Hiswana Migas: Kebijakan BBM 2 Harga Bakal Bermasalah

JAKARTA, KOMPAS.com - Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) menyatakan sikap bahwa penerapan kebijakan bahan bakar minyak (BBM) dua harga hanya akan menimbulkan masalah baru di lapangan. Pernyataan sikap tersebut diungkapkan oleh lima Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Hiswana Migas di lima wilayah seluruh Indonesia yaitu daru Sumatera bagian Selatan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Sulawesi.

Ketua DPD II Hiswana Migas Bayumi Usman mengatakan, penerapan kebijakan BBM dua harga akan makin besar peluang penyimpangannya. "Sebab ada disparitas harga cukup besar untuk jenis produk yang sama. Sehingga pengawasan di lapangan menjadi semakin sulit," kata Bayumi dalam siaran pers di Jakarta, Kamis (25/4/2013).

Bayumi menambahkan, masalah lain juga akan muncul khususnya untuk kendaraan pelat hitam namun digunakan untuk usaha kecil dan menengah. Padahal dalam kebijakan ini, kendaraan pelat hitam harus membeli BBM dengan harga baru yaitu Rp 6.500. "Padahal mereka juga berhak membeli BBM dengan harga Rp 4.500 per liter," tambahnya.

Di sisi lain, untuk Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) yang menjual BBM dengan harga Rp 4.500 dinilai akan rawan sosial. Sebab, SPBU ini akan diserbu warga untuk membeli BBM dengan harga lebih murah. Dampaknya lagi, penjual BBM subsidi eceran akan semakin marak dan akan berpotensi mengganggu kelanggengan SPBU yang melayani kendaraan pelat hitam.

"Atas dasar itu, kami tidak siap untuk melaksanakan kebijakan BBM dua harga tersebut karena teknis pelaksanaannya sangat menyulitkan dan membebani anggota kami," tambahnya. Sehingga, Hiswana Migas menginginkan agar kebijakan BBM dua harga ini bisa dikaji kembali.