PPP Menolak BLT

JAKARTA, KOMPAS.com — Meskipun menjadi koalisi pemerintah, Partai Persatuan Pembangunan atau PPP menolak penerapan bantuan langsung tunai (BLT) sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Alasannya, BLT tidak efektif mendorong kesejahteraan rakyat.

Demikian diungkapkan Sekretaris Jenderal PPP M Romahurmuzy kepada wartawan di Jakarta, Selasa (30/4/2013). Menurut Romahurmuzy, partainya menolak karena berkaca pada pengalaman 2008 saat pemerintah menaikkan BBM subsidi.

Sekurangnya ada dua alasan mengapa BLT ditolak. Pertama, BLT ternyata meningkatkan inflasi. Itu terjadi karena BLT mendorong konsumsi warga.

Padahal, sebelum BLT diberikan, inflasi sudah mulai naik merespons rencana kenaikan harga BBM. Akibat konsumsi yang berasal dari BLT, inflasi pun makin menjadi-jadi.

Kedua, BLT ternyata tidak mampu menurunkan angka kemiskinan. Dana BLT yang disalurkan kepada rakyat miskin umumnya habis begitu saja untuk konsumsi.

Karena itulah, ketimbang memberikan BLT, menurut Romahurmuzy, dana yang diperoleh pemerintah dari pengurangan subsidi sebaiknya digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pertanian.

Saat ini, masih banyak jalan negara yang rusak. "Contohnya, waktu tempuh Jakarta Cirebon yang harusnya empat jam kini jadi 8 jam akibat jalan rusak. Dan jalan itu adalah jalan negara," katanya.

Infrastruktur kelistrikan juga perlu dibangun karena belum semua rakyat bisa menikmati listrik. Rasio electricity Indonesia baru sekitar 72 persen.

Di bidang pertanian, saat ini subsidi benih yang bisa diberikan baru untuk sepertiga dari jumlah petani. Dengan pengurangan subsidi BBM, pemerintah memiliki kesempatan untuk memberikan subsidi benih kepada seluruh petani.

Romahurmuzy juga mengatakan, kompensasi kenaikan harga BBM subsidi janganlah bersifat jangka pendek seperti BLT, melainkan jangka menengah dan panjang agar hasilnya lebih maksimal. "Ini juga untuk mendidik rakyat," katanya.