20.000 Debitur Bank Terkena Dampak Bencana Alam

Kompas.com - 03/03/2014, 16:08 WIB
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Berbagai bencana alam yang berturut-turut terjadi di Tanah Air telah melumpuhkan kegiatan ekonomi masyarakat yang terkena dampak maupun tinggal di wilayah sekitar bencana.

Pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat setidaknya hampir 20.000 debitur terkena dampak bencana alam. Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Haddad mengatakan pihaknya memetakan terdapat setidaknya 3 (tiga) bencana alam yang diperhatikan nasabah dan kualitas kreditnya, antara lain erupsi Gunung Sinabung di Sumatra Utara, banjir bandang di Manado, Sulawesi Utara, dan erupsi Gunung Kelud di Jawa Timur.

"Erupsi Gunung Sinabung berdampak signifikan kepada sekitar 5.800 debitur dari sembilan bank umum dan empat BPR dengan nilai kredit Rp 86 miliar. Banjir bandang di Manado berdampak ke 2.500 debitur dari 12 bank umum dan 23 BPR dengan nilai kredit Rp 773 miliar. Sementara erupsi Gunung Kelud berdampak ke 10.300 debitur di 7 bank umum dan 23 BPR dengan nilai kredit Rp 332 miliar," kata Muliaman saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR, Senin (3/3/2014).

Muliaman menjelaskan data-data yang disampaikannya tersebut tentu saja masih akan berkembang dan bertambah. Ini lantaran perbankan di wilayah-wilayah tersebut masih mengumpulkan dan meng-update angka-angka tersebut.

"Perlu upaya mempercepat kinerja ekonomi. Tanggal 22 Januari lalu kami telah mengeluarkan keputusan Dewan Komisioner OJK untuk memberi kelonggaran penetapan kualitas kredit. Ini adalah kelanjutan kebijakan untuk memberi perlakukan khusus untuk debitur di daerah bencana," ujar Muliaman.

Dengan memberikan kebijakan berupa kelonggaran pemberian kualitas kredit bagi para debitur yang terkena dampak langsung bencana alam, Muliaman mengatakan pihaknya berharap akses keuangan masyarakat masih terbuka lebar. Hal ini terkait dengan dukungan pemuliha ekonomi di daerah bencana.

"Kebijakan ini harus hati-hati dan tepat sasaran. Ini lebih mengarah kepada kelonggaran peraturan, bukan corporate social responsibility," ujar Muliaman.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.