Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Petani Terbebani Pungutan Liar, Sektor Pertanian Perlu Revolusi Mental

Kompas.com - 09/01/2015, 13:37 WIB
Estu Suryowati

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
– Petani Indonesia masih terbebani pungutan liar. Badan Pusat Statistik (BPS) juga telah mengakui pungutan liar masuk ke dalam biaya lain-lain yang memengaruhi tingginya biaya pengusahaan tanaman pangan.

Ketua Komite Tetap Ketahanan Pangan, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Fransiscus Welirang menuturkan pungutan liar banyak dialami para petani di wilayah Jawa. Pungutan liar mulai dari biaya penjagaan pintu air untuk irigasi, sampai retribusi kepada kepala desa.

“Ini menyebabkan penghasilan petani berkurang, belum lagi ditambah sewa lahan, dan bunga bank. Itu (pungutan liar) adalah satu hal strategis yang ingin kami tinggalkan,” kata Franky dalam diskusi bersama Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, Jakarta, Jumat (9/1/2015).

Franky usai diskusi menjelaskan kepada wartawan, biaya pengusahaan pertanian pangan saat ini sudah jauh lebih tidak efisien dari masa lalu. Dari sisi lahan salah satunya. Pada masa lalu, antara petani dan pemilik lahan ada bagi hasil dari kegiatan bertani. Sementara saat ini, petani harus menyewa dari pemilik lahan.

“Tuan tanah pasti dapat uang. Kalau dulu resiko ditanggung bersama. Hari ini dia harus bayar uang sewa, bekerja keras untuk pangan kita dan ambil resiko,” ucap Franky.

Kedua, para petani juga wajib membayar pungutan kepada pihak-pihak yang menjaga pintu irigasi. “Enggak keluar uang, enggak dapat air,” kata dia.

Selain itu, Franky juga mengatakan para petani harus memberikan uang keamanan. Sebab kalau tidak, produksi lahannya bisa dijarah.

“Pada saat panen harus ada retribusi ke kades. Ujung-ujungnya harga petaninya seolah-olah rendah. Padahal pungutannya bukan main,” ucap Franky.

Belum lagi, lanjut dia, jika meminjam ke bank, maka para petani harus membayar bunga 3-4 persen. Masalah pupuk juga dia ragukan, para petani mengerti bahwa pupuk yang diterimanya sesuai dengan volume dan kualitas atau tidak.

Franky mengatakan, tidak ada aturan jelas mengenai pungutan liar, utamanya yang dilakukan oleh kades. Pungutan resmi atau yang bisa disebut sebagai hasil dengan wilayah bersangkutan hanya berlaku untuk lahan yang termasuk tanah bengkok. Menurut pengamatan Franky, pungutan ini sudah menjadi semacam tradisi.

“Siapa yang mau berbicara. Dia sendiri mungkin tidak mengerti. Karena mereka berfikir ini kan budaya. Kedua, kalau dia berteriak di tempat itu, dia dimusuhi di desanya, bisa saja,” kata Franky.

Pemerintah, lanjut dia, bisa melakukan sesuatu untuk menihilkan pungutan liar ini. “Kita bicara revolusi mental,” kata dia.

Tawaf Amran Sulaiman, bagi dia adalah salah satu langkah penting dalam revolusi mental. Sebab dengan begitu, perangkat di bawahnya akan tergerak untuk berubah lantaran merasa terus diperhatikan oleh Mentan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Faktor Apa yang Menyebabkan Pendapatan Per Kapita Penduduk Brunai Tinggi?

Faktor Apa yang Menyebabkan Pendapatan Per Kapita Penduduk Brunai Tinggi?

Whats New
Kemenparekraf Soroti Ancaman PHK Industri Kreatif Jika Pasal Tembakau di RPP Kesehatan Disahkan

Kemenparekraf Soroti Ancaman PHK Industri Kreatif Jika Pasal Tembakau di RPP Kesehatan Disahkan

Whats New
Awal Desember, Aliran Modal Asing Terus Mengalir ke Pasar Keuangan RI

Awal Desember, Aliran Modal Asing Terus Mengalir ke Pasar Keuangan RI

Whats New
RS MH Thamrin Cileungsi dan PT Universal Agri Bisnisindo Gelar Simulasi Penanganan Kecelakaan Kerja

RS MH Thamrin Cileungsi dan PT Universal Agri Bisnisindo Gelar Simulasi Penanganan Kecelakaan Kerja

Rilis
Guna Reka Cemerlang Berkolaborasi dengan Stratus dan Awanio, Dukung Percepatan Bisnis di Era Transformasi Digital

Guna Reka Cemerlang Berkolaborasi dengan Stratus dan Awanio, Dukung Percepatan Bisnis di Era Transformasi Digital

Whats New
KPK Lelang Barang Hasil Gratifikasi, Ada Album BTS, Sepeda Listrik, hingga PS5

KPK Lelang Barang Hasil Gratifikasi, Ada Album BTS, Sepeda Listrik, hingga PS5

Whats New
Simak, Ini Daftar Biaya Admin BCA Terbaru per 19 Januari 2024

Simak, Ini Daftar Biaya Admin BCA Terbaru per 19 Januari 2024

Whats New
Harga Emas Antam Sepekan, Sempat Sentuh Rekor Tertinggi, lalu Ambles

Harga Emas Antam Sepekan, Sempat Sentuh Rekor Tertinggi, lalu Ambles

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 10 Desember 2023

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 10 Desember 2023

Spend Smart
6 Saham Paling Boncos dalam Sepekan, Ada ARTO, BUKA, hingga MDKA

6 Saham Paling Boncos dalam Sepekan, Ada ARTO, BUKA, hingga MDKA

Whats New
Cek, Ini Limit Transaksi Harian Bank BCA Terbaru per 19 Januari 2024

Cek, Ini Limit Transaksi Harian Bank BCA Terbaru per 19 Januari 2024

Whats New
Peningkatan Pendapatan Per Kapita Dapat Diusahakan dengan Cara Apa?

Peningkatan Pendapatan Per Kapita Dapat Diusahakan dengan Cara Apa?

Whats New
Pengertian Pendapatan Per Kapita, Kegunaan, dan Rumusnya

Pengertian Pendapatan Per Kapita, Kegunaan, dan Rumusnya

Whats New
Kementerian BUMN Restui Usul Restrukturisasi dan Perombakan Direksi Waskita Karya

Kementerian BUMN Restui Usul Restrukturisasi dan Perombakan Direksi Waskita Karya

Whats New
Ditopang Pertanian dan Konsumsi, Ekonomi Jabar Tetap Tumbuh Pada 2024

Ditopang Pertanian dan Konsumsi, Ekonomi Jabar Tetap Tumbuh Pada 2024

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com