Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR: Banyak Bopeng di Industri Penerbangan Nasional

Kompas.com - 25/01/2015, 18:08 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat-RI, Yudi Widiana Adia menyatakan banyak menemukan bopeng dalam industri penerbangan RI. Sehingga, dibutuhkan pembenahan secara total.

Dalam sebuah diskusi soal penerbangan, Minggu (25/1/2015), Yudi mengatakan, pada hari ketiga kecelakaan AirAsia Indonesia QZ8501, Komisi V langsung turun ke lapangan, termasuk ke Pangkalan Bun. Dia bilang, Komisi V DPR-RI juga melakukan identifikasi bersama BPPT.

“Dari situ, kami mendapat banyak masukan. Di samping apresiasi terhadap Basarnas dan KNKT, kami mendapati banyak hal bopeng dalam dunia penerbangan RI,” kata Yudi.

Dia bilang, salah satu indikasinya adalah langkah-langkah Menteri Perhubungan yang dinilai tidak fokus pada saat itu. “Baru saja terjadi kecelakaan, tanggal 2 sudah membekukan penerbangan AirAsia, ini memicu masalah, memicu kontroversi. Tidak lama melakukan mutasi-mutasi,” lanjut Yudi.

Padahal, menurut DPR, masalah yang timbul dalam dunia aviasi Indonesia tidak lain adalah kurang fokusnya regulator terhadap keselamatan penumpang. Pada masa reses, DPR akhirnya mengundang Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan.

“Muncul problem, menteri kurang fokus, panggilan DPR tidak diindakan. Dia pertama memilih, jalan ke Pangkalan Bun. Panggilan kedua, baru dia hadir,” lanjut Yudi.

Panja bukan politis

Untuk memuluskan bopeng-bopeng tersebut, Komisi V DPR-RI mengusulkan adanya panitia kerja (Panja) keselamatan penerbangan. Yudi mengatakan, setiap ada kata “Panja” selalu ditanggapi dengan politis. “Ini yang kadang-kadang disalahpahami,” kata dia.

Padahal, DPR sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan legislasi dan anggaran berharap kebijakan yang diambil adalah kebijakan yang tepat, dan bukan sekadar kebijakan ‘stempel’.

“Kami dari 10 fraksi di Komisi V DPR-RI sepakat, problem penerbangan yang dipicu AirAsia bukan semata-mata kejadian ‘tumbal’. Regulator masih memiliki rapor merah, yang tidak diperbaiki dalam waktu lama. Ini yang harus direformasi total,” jelas dia.

Soal panja keselamatan transportasi, Yudi mengatakan, tadinya Jonan tidak setuju ada panja. Lantas, dia mengingatkan ketika Jonan menjadi Direktur Utama PT KAI dan merasa tidak bisa melakukan reformasi, Komisi V lah yang membantu mendorong perubahan.

“Kami undang operator, buahnya, Jonan bisa melakukan transformasi dengan baik,” ujar Yudi. “Saat ini pun kami berharap Jonan bisa melakukan transformasi di penerbangan, karena ini disaksikan dunia internasional,” tandas Yudi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com