Kepercayaan ke Jokowi Runtuh, Anggota DPR Tuding Susi yang Paling Bertanggung Jawab

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi IV DPR RI Faksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan menyebutkan, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti adalah orang yang paling bertanggung jawab atas runtuhnya kepercayaan masyarakat kepada Presiden Jokowi. Pasalnya, menurut Daniel, Susi sering mengeluarkan kebijakan yang menyengsarakan rakyat.

"Bila gara-gara ini (kebijakan), dampaknya begitu besar, kepercayaan rakyat dan dunia usaha terhadap Presiden Jokowi runtuh, maka yang paling bertanggung jawab adalah Ibu," ujar Daniel saat rapat kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (15/9/2015).

Lebih lanjut, Daniel menuding kebijakan Menteri Susi telah menimbulkan kesengsaraan berupa pemutusan hubungan kerja (PHK) 637.000 orang. Kata Daniel, angka pengangguran itu di antaranya anak buah kapal (ABK) 103.000 orang, buruh pengolahan ikan 75.000 orang, pembudidaya kepiting dan rajungan 400.000 orang, pembudidaya ikan kerapu 50.000 orang, penangkap benih lobster sebanyak 8.000 orang, dan pembudidaya lobster sebanyak 1.000 orang.

Selain itu, dia juga menuding kebijakan Susi yang tak memberikan surat layak operasi pada kapal-kapal berpotensi melenyapkan total aset Rp 5 triliun. Angka itu diambil dari total aset 2.200 kapal yang tak bisa berlayar akibat kebijakan tersebut. Rinciannya, kapal eks asing 100-500 GT 200 kapal, kapal kayu buatan dalam negeri ukuran 100-300 GT 1.000 kapal, dan kapal cantrang 30-100 GT 1.000 kapal.

Tak habis di situ tudingan Daniel. Akibat 2.200 kapal tak beroperasi, pasokan ikan ke utara Jawa dan Bitung turun 60 persen. Selain itu, dia menyebut ada 20 perusahaan tangkap yang tak bisa beroperasi karena kebijakan Susi itu. "Devisa negara anjlok 772 juta dollar AS. Terdiri dari anjloknya ikan tuna 60 persen sebesar 120 juta dollar AS, udang anjlok 50 persen itu 50.juta dollar AS, cakalang turun 80 persen sebesar 48 juta dollar AS. Termasuk industri olahan anjlok 60 persen sebesar 74 juta dollar AS," kata dia.

Masih minimnya Penerimaan Negera Bukan Pajak (PNBP) sektor perikanan juta tak luput dari kritik Daniel. Saat ini, ucap dia, PNBP baru Rp 30 miliar dari target Rp 1,3 triliun pada 2015. Rentetan kebijakan itu kata dia telah membuat industri perikanan nasional kesulitan.

Namun, kritikan pedas Daniel belum juga terhenti. Seusai bicara sektor perikanan, dia juga mengkritik rencana Susi yang melarang impor garam industri. Menurut dia, jika hal itu dilakukan, industri dasar kimia yang juga menggunakan garam industri akan hancur. "Ibu harus mempertanggungjawabkan dan mengganti kerugian yang dialami dunia perikanan Indonesia di hadapan negara dan rakyat," ucap dia.

Sementara itu, Menteri Susi sendiri terlihat beberapa kali memegangi kepalanya saat mendengarkan kritikan Anggota Komisi IV DPR tersebut. Hingga berita ini diturunkan, rapat masih berlangsung dan Susi belum menjawab berbagai desakan yang mengarah kepadanya.