Kapal Bekas Asing Kembali Bisa Berlayar

Kompas.com - 03/11/2015, 13:44 WIB
Mentri KKP Susi Pudjiastuti KOMPAS.com/SRI LESTARIMentri KKP Susi Pudjiastuti
EditorErlangga Djumena
JAKARTA, KOMPAS.com - Usaha penangkapan ikan di Tanah Air akan kembali semarak di penghujung tahun ini. Sebab, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tidak lagi memperpanjang kebijakan moratorium izin kapal eks asing yang telah berakhir pada 31 Oktober 2015 lalu.

Dengan begitu, kapal ikan buatan luar negeri yang berada di Indonesia pun bisa kembali melaut di perairan Indonesia mulai 1 November 2015 lalu.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan, tidak akan memperpanjang moratorium untuk kedua kalinya, setelah sebelumnya memberlakukan moratorium izin kapal eks asing pada November 2014 hingga 31 April 2015 dan diperpanjang lagi hingga akhir Oktober lalu.

Meski membolehkan kapal yang hampir setahun ini terpasung untuk kembali berlayar, namun Susi akan memastikan kapal eks asing yang beroperasi di Indonesia memiliki perizinan resmi. "Izin harus sesuai dengan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), harus dengan manajemen yang benar," ujar Susi kepada Kontan akhir pekan lalu.

Selama moratorium berlaku, KKP sudah melakukan analisis dan evaluasi (anev) terhadap 1.132 kapal eks asing. Hasilnya, 769 kapal melakukan pelanggaran berat dan 363 kapal melakukan pelanggaran ringan. KKP juga sudah menenggelamkan 101 kapal sebagai efek jera bagi pelaku illegal fishing.

Selain itu, adanya moratorium izin kapal eks asing ternyata tak membuat hasil tangkapan berkurang. KKP mengklaim, produksi perikanan tangkap bertambah dari 1,44 juta ton pada semester I-2014 menjadi 1,52 juta ton pada semester I-2015.

Hal ini terjadi berkat peningkatan produktivitas kapal berukuran di bawah 10 gross tonnage (GT) sebesar 1,9 persen, 10 GT–30 GT sebesar 40,6 persen, dan 30 GT–100 GT sebesar 52,4 persen. Seperti diketahui, moratorium memang hanya berlaku untuk kapal berukuran di atas 100 GT.

Namun, nelayan justru berpendapat sebaliknya. Setahun terakhir, hasil tangkapan mereka menurun gara-gara moratorium. Pasalnya, moratorium tidak pandang bulu terhadap seluruh kapal eks asing.

"Padahal, ada kapal eks asing yang dimiliki oleh nelayan Indonesia. Galangan kapal di dalam negeri belum bisa membuat kapal yang bagus," ujar Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KNTA) Winarno Tohir.

Makanya, Winarno setuju langkah KKP menghentikan moratorium izin kapal eks asing tersebut. (Adisti Dini Indreswari)



Sumber
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gaji Rp 5 Juta, Sebaiknya Ngontrak atau Cicil Rumah?

Gaji Rp 5 Juta, Sebaiknya Ngontrak atau Cicil Rumah?

Spend Smart
Wika dan CNI Bangun Pabrik Nikel di Kolaka

Wika dan CNI Bangun Pabrik Nikel di Kolaka

Whats New
Pengusaha Sebut Hanya 3 Persen Pekerja yang Bekerja di Perusahaan Besar

Pengusaha Sebut Hanya 3 Persen Pekerja yang Bekerja di Perusahaan Besar

Whats New
Nadine Chandrawinata: Selain Plastik, Sampah Puntung Rokok Juga Banyak Ditemukan di Laut

Nadine Chandrawinata: Selain Plastik, Sampah Puntung Rokok Juga Banyak Ditemukan di Laut

Whats New
Pengusaha Ingin Buruh Tak Sekadar Demo, tapi Berdialog untuk Menyelesaikan Masalah

Pengusaha Ingin Buruh Tak Sekadar Demo, tapi Berdialog untuk Menyelesaikan Masalah

Whats New
[POPULER DI KOMPASIANA] Menyiapkan Guru Masa Depan | Siap-siap 5G | 7 Kesalahan dalam Bisnis

[POPULER DI KOMPASIANA] Menyiapkan Guru Masa Depan | Siap-siap 5G | 7 Kesalahan dalam Bisnis

Rilis
Luhut: Saya Enggak Mau Lama-lama, Kerjaan Saya Banyak

Luhut: Saya Enggak Mau Lama-lama, Kerjaan Saya Banyak

Whats New
Menaker Akui Iklim Terciptanya Lapangan Kerja Baru Masih Belum Bersahabat

Menaker Akui Iklim Terciptanya Lapangan Kerja Baru Masih Belum Bersahabat

Whats New
779 Warga Kota Serang Dapat Kompensasi Tumpahan Minyak dari Pertamina

779 Warga Kota Serang Dapat Kompensasi Tumpahan Minyak dari Pertamina

Whats New
7 Posisi Menteri yang Pernah Dijabat Luhut, Apa Saja?

7 Posisi Menteri yang Pernah Dijabat Luhut, Apa Saja?

Whats New
Menaker Sebut Nilai Upah Minimum RI Tak Sepadan dengan Produktivitas Pekerja yang Rendah

Menaker Sebut Nilai Upah Minimum RI Tak Sepadan dengan Produktivitas Pekerja yang Rendah

Whats New
Ini 7 Kiat Sukses Calon Pemimpin ala Gubernur BI

Ini 7 Kiat Sukses Calon Pemimpin ala Gubernur BI

Rilis
KKP Bantu Permodalan Pembudi Daya Rumput Laut di Sulsel

KKP Bantu Permodalan Pembudi Daya Rumput Laut di Sulsel

Whats New
Kemenkeu Beri Pinjaman Rp 650 Miliar ke Perumnas untuk Penyediaan Satu Juta Rumah

Kemenkeu Beri Pinjaman Rp 650 Miliar ke Perumnas untuk Penyediaan Satu Juta Rumah

Whats New
Pulihkan Ekonomi, Mendag Dorong Penguatan Kerja Sama Indonesia-Malaysia-Thailand

Pulihkan Ekonomi, Mendag Dorong Penguatan Kerja Sama Indonesia-Malaysia-Thailand

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X