SVLK dan Hutan Rakyat

SVLK, lanjut Partin, bermanfaat bagi para petani sebagai wahana pembelajaran masyarakat. Petani hutan rakyat dilatih untuk meregister dan merekam kayu-kayunya, sehingga jumlah pohon yang ditanam juga bisa diperhatikan hingga proses panen.

“Tapi sayangnya harga jati tanpa SVLK dengan yang tidak sudah bisa bersaing. Semestinya ketika sudah ada label SVLK, nilainya meningkat, tapi ini masih sama,” tambah dia.

Karena tak ada pembeli, para petani hutan rakyat di Blora kemudian menjual kepada pengusaha di Jepara dan sekitarnya.

Wakil Gubernur Jawa Tengah Heru Sudjatmoko mengatakan, Pemprov Jateng mengaku ikut mendorong penerapan SVLK dipatuhi oleh kalangan industri.

Olahan hasil hutan harus diolah sedemikian rupa agar nilai nilai ekonomis bisa kembali ke rakyat. Kayu beserta olahannya yang berhasil diolah juga bukan sekedar formalitas.

“Kami sudah minta harus ada grand produk. Prosedur perizinan harus dipenuhi, Jadi, bukan hanya formalitas, harus sesuai di lapangan,” kata Heru.

Heru menginginkan agar para pihak sadar bahwa produk kayu menyangkut ekosistem hutan dan kelesatian alam. Namun, karena bisa mendulang ekonomi yang besar, kayu hutan harus lah dikembalikan kepada masyarakat.

“Pendek kata, produk apapun, karena ini dari kayu, hutan, kelestarian alam, harus mendukung ekonomi kita, ekonomi rakyat dan memperhatikan konstelasi alam,” ungkapnya.

Kebutuhan kayu di Jawa Tengah sendiri untuk industri mebel di Jateng mencapai 1,1 juta kubik. Perum Perhutani di wilayah Jawa Tengah hanya mampu menyuplai 155.000 kubik. Harga kayu bisa saja melambung tinggi, dan hanya kayu dari hutan rakyat agar suplai itu bisa terpenuhi.