Ini Versi Buruh, Manajemen, dan Pemerintah Soal PHK

JAKARTA, KOMPAS.com – Dalam dua minggu terakhir, publik dibombardir berbagai informasi soal pemutusan hubungan kerja (PHK) dan jumlahnya.

Berbagai informasi tersebut silih berganti datang dari pihak buruh, pihak manajemen perusahaan yang diisukan melakukan PHK, dan pihak pemerintah.

Namun, informasi yang disampaikan tidak ada yang seragam satu sama lain.

Inilah versi masing-masing pihak soal jumlah PHK

Versi Buruh

Berdasarkan data Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) :

Panasonic (elektronik, afiliasi Jepang) : 1.700 orang

Toshiba (elektronik, afiliasi Jepang): 970 orang

Samoin (elektronik, afiliasi Korea Selatan) : 1.166 orang

Starlink (elektronik, afiliasi Korea Selatan) : 452

Chevron (migas, afiliasi AS) : 1.700 orang

Novartis (farmasi, afiliasi Swiss) : 100 orang

Sandoz (farmasi, afiliasi Novartis Swiss) : 200 orang

(baca : jumlah karyawan yang terkena PHK bisa mencapai 10.000 orang)

Versi Manajemen Perusahaan

Manajemen Panasonic memberi tiga pilihan kepada karyawan pabrik di Cikarang yang berjumlah 425 orang. (baca : Panasonic tidak akan hengkang)

Pilihan pertama, tetap bergabung di perusahaan untuk bergabung dalam proses produksi di Pasuruan atau Cileungsi.

Kedua, diusahakan bergabung dalam kelompok Panasonic Gobel sesuai dengan kemampuan dan keahlian masing-masing. Pilihan ketiga, memilih mengundurkan diri untuk berwirausaha.

Manajemen Chevron Indonesia mengakui tengah melakukan reorganisasi. Namun tidak menjelaskan jumlah atau opsi bagi karyawan yang terkena dampak.

Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia mengakui ada PHK di sejumlah perusahaan farmasi yang berafiliasi dengan asing. Namun tidak dijelaskan jumlah pegawai yang terkena PHK.

Versi Pemerintah

BKPM mengatakan, Panasonic hanya mengenakan PHK pada 425 orang. (baca : PHK ada, tetapi penyerapan tenaga kerja baru lebih banyak)

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengatakan hanya Panasonic dan Toshiba yang melakukan PHK.

Chevron belum melakukan PHK karena masih berunding dengan serikat pekerjanya.

Atas berita yang simpang siur tersebut, pemerintah diharapkan memberikan penjelasan yang detil dan transparan mengenai jumlah PHK dan jumlah pabrik yang tutup.