"Kegaduhan" Antar-Anggota Kabinet Terus Terjadi di Berbagai Isu

JAKARTA, KOMPAS.com – Kegaduhan di antara sesama anggota Kabinet Kerja terus bergulir di ruang publik. Hal itu menimbulkan pertanyaan bagi publik mengenai solidnya pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

Sebagaimana dirangkum dari Harian Kompas, Rabu (2/3/2016), polemik antar-anggota kabinet terjadi di berbagai macam isu.

Seperti yang terjadi pada hari-hari ini, publik dihadapkan pada polemik terjadi antara Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli dengan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengenai pengolahan gas dari Blok Masela di Maluku.

Dalam polemik tersebut Rizal Ramli ingin agar pengolahan gas dilakukan di darat. Sebaliknya, Sudirman Said ingin agar fasilitas tersebut dibangun di laut (floating). Polemik ini meruncing hingga terjadi saling sindir di antara keduanya.

Sebelumnya pada Agustus 2015, Rizal Ramli dan Sudirman Said juga pernah berpolemik mengenai proyek pembangkit listrik 35.000 MW. Saat itu Rizal mengatakan proyek tersebut tidak realistis. Sebaliknya, Sudirman Said tetap optimstis dengan berlanjutnya mega proyek itu.

Polemik antar-anggota Kabinet Kerja terjadi pula antara Menteri BUMN Rini Soemarno dengan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan seputar proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Pada isu ini, Rini menginginkan agar proyek segera berjalan. Sebaliknya, Jonan ingin agar kereta cepat tidak dilakukan secara tergesa-gesa.

Dimintai pendapat mengenai polemik tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Selasa (1/3), hanya melemparkan senyum.

Sementara itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, seluruh unsur pemerintah, baik pusat maupun daerah, tetap solid dalam menjalankan perintah Presiden. "Semua solid, tidak ada perbedaan (komunikasi)," ujarnya.

Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi SP mengatakan, Presiden mempersilakan para menteri berdebat hanya di ruang sidang kabinet. Namun, jika sudah bicara di luar forum itu, sebaiknya mengikuti garis keputusan rapat. "Terhadap hal-hal yang belum diputuskan, sebaiknya tidak mendahului keputusan rapat," ujarnya.

Meski demikian, Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Fachry Ali mengingatkan, masyarakat terus dipertontonkan silang pendapat di antara anggota kabinet. Pemandangan itu hanya menimbulkan pertanyaan terkait soliditas kabinet dan kematangan pribadi sejumlah menteri.

Berikut adalah silang pendapat berbagai anggota Kabinet Kerja di berbagai isu, sebagaimana dirangkum dari Harian Kompas:

Rizal Ramli vs Sudirman Said

Proyek pembangkit listrik 35.000 MW (Agustus 2015)
Rizal Ramli berpendapat proyek kelistrikan ini tidak realistis, dan target minta diubah menjadi hanya 16.000 MW. Sebaliknya, Sudirman Said tetap optimistis proyek tersebut bisa diwujudkan

Perpanjangan kontrak Freeport (Oktober 2015)
Sudirman Said menyebutkan pemerintah sudah merestui perpanjangan kontrak Freeport. Sebaliknya, Rizal Ramli mengatakan perpanjangan belum dibahas.

Blok Masela (Februari 2016)
Sudirman Said setuju pembangunan kilang pengolahan gas terapung di laut. Rizal Ramli ingin kilang dibangun di darat karena dinilai lebih murah dan memberikan dampak ekonomi ke masyarakat.

Rizal Ramli vs Rini Soemarno

Pembelian pesawat Airbus A350 oleh Garuda (Agustus 2015)
Rizal Ramli meminta agar rencana pembelian Airbus A350 oleh Garuda dibatalkan karena akan membuat Garuda bangkrut. Menanggapi itu, Menteri BUMN Rini Soemarno meminta agar tidak ada pihak-pihak yang mengintervensi aksi korporasi BUMN.

Rini Soemarno vs Ignasius Jonan

Kereta Cepat (Januari-Februari 2016)
Menteri BUMN Rini Soemarno mendorong kereta cepat. Namun, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan berusaha agar tidak ada hal yang dilanggar mengenai perizinan yang belum jelas pada proyek ini.

Amran Sulaiman vs Thomas Lembong

Impor beras (Oktober 2015)
Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan selama setahun kepemimpinannya, Indonesia tak lagi mengimpor beras. Namun, Meteri Perdagangan Thomas Lembong mengatakan pemerintah masih melakukan negosiasi terkait rencana impor beras dari Vietnam dan Thailand.

Marwan Jafar vs Pramono Anung

Manajemen Garuda Indonesia (Februari 2016)
Menteri Desa, PDT Marwan jafar meminta agar Direksi Garuda Indonesia diganti karena layanan maskapai itu mengecewakan. Sementara itu Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyindir di media sosial bahwa masih ada pejabat yang minta dilayani berlebihan.