Bangun SDM Andal, Pemerintah "Geber" Program Akreditasi dan Sertifikasi Profesi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyampaikan, tidak hanya infrastruktur saja yang perlu dibangun untuk membalikkan arah pertumbuhan ekonomi ke depan, melainkan juga pembanguna sumber daya manusia.

Sejauh ini, tutur Darmin, anggaran pendidikan yang dialokasikan 20 persen dari belanja, sudah cukup baik. Hanya saja ada satu program yang menurut dia belum berjalan optimal, yakni program pelatihan.

Atas dasar itu, mantan Gubernur Bank Indonesia itu menyampaikan pemerintah akan fokus meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia, melalui standar kompetensi dan akreditasi lembaga pelatihan, serta sertifikasi profesi.

"Kami di pemerintah pusat sedang mendorong agar mekanisme ini berjalan lebih cepat, dengan Kementerian Tenaga Kerja, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Kadin, dan asosiasi," ujar Darmin dalam Musrenbang DKI Jakarta, Jakarta, Kamis (14/4/2016).

Dalam kesempatan tersebut, Darmin juga mengajak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk bekerja sama dalam program akreditasi dan sertifikasi profesi.

Darmin mengatakan, selama ini pelatihan tenaga kerja memang hanya mengandalkan Balai Latihan Kerja (BLK) milik pemerintah.

Namun ke depan, lembaga pelatihan yang dibangun oleh pihak swasta pun akan diatur standar kompetensinya, untuk kemudian diakreditasi.

Dengan begitu, diharapkan semakin banyak tenaga kerja yang bisa mengantongi sertifikat profesi. "Saya ingin mengundang kerja sama dengan DKI untuk melakukan ini. Misal di rumah sakit itu kompetensi apa saja yang diperlukan. Kami harus menyusun pelatihan seperti apa, yang bisa memberikan sertifikat untuk profesi seperti itu," kata Darmin.

Dia menyebutkan saat ini sudah ada delapan profesi di kawasan ASEAN yang mendapatkan peluang lapangan kerja di seluruh kawasan terintegrasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Darmin menegaskan, untuk membuat sumber daya manusia Indonesia 'laku' di pasar MEA, maka sertifikasi profesi mutlak diperlukan.

"Kami sudah melakukan pembangunan infrastruktur. Kami sudah melakukan deregulasi. Kami harus mempertajam alokasi anggaran kita. Kami harus membangun SDM secara lebih cepat, melalui mekanisme standar kompetensi, akreditasi, dan sertifikasi," kata dia kepada wartawan, usai memberikan arahan dalam Musrenbang DKI Jakarta.