Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lamongan Bidik Pertumbuhan Ekonomi di Atas 6 Persen

Kompas.com - 25/07/2016, 17:30 WIB
Hamzah Arfah

Penulis

LAMONGAN, KOMPAS.com – Salah satu poin acuan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan, Jawa Timur, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 adalah, pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen.

Hal itu diungkapkan oleh Bupati Lamongan Fadeli dalam pembahasan RPJMD bersama dengan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lamongan, Senin (25/7/2016).

“Pemkab Lamongan telah menetapkan indikator kinerja utama, yang menyangkut kinerja ekonomi makro dan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Fadeli, Senin (25/7/2016).

Selain itu, Pemkab lamongan juga menargetkan perolehan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, yang diproyeksikan mencapai Rp 42 juta atau lebih di akhir 2021.

“Kami juga akan menggenjot kinerja, sehingga Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang pada 2015 sebesar 69,84, diproyeksikan pada 2021 dapat mencapai angka 71,00,” jelasnya.

Sementara terkait tingkat kemiskinan yang ada di Lamongan, yang saat ini masih sebesar 15,18 persen, ditargetkan pada 2021 bisa menurun separuhnya atau mencapai sekitar 10 persen.

Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang pada saat ini masih tercatat 4,10 persen, di akhir 2021 diharapkan bisa turun menjadi tiga persen.

“Dengan program ekonomi kerakyatan yang akan menjadi prioritas kami selama lima tahun ke depan, kami optimis hal itu akan dapat terlaksana. Di mana ujungnya, yakni membuat peningkatan opini BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), dari WDP (Opini Wajar dengan Pengecualian) menjadi WTP (Wajar Tanpa Pengecualian),” beber Fadeli.

Sebagaimana prosedur yang berlaku, penetapan RPJMD tersebut harus ditetapkan paling lama enam bulan, setelah kepala daerah resmi dilantik dan ditetapkan selepas rangkaian Pemilukada yang telah berlangsung.

“Besar harapan saya agar DPRD Kabupaten Lamongan sebagai pihak legislatif, dapat bersama-sama dengan pemerintah daerah selaku ekskutif, dapat saling bersinergi. Sehingga, Raperda RPJMD ini dapat disahkan menjadi Perda (Peraturan Daerah),” pungkasnya.

Kompas TV Pemerintah Hapus 3.000 Lebih Perda Bermasalah
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Langkah Pemerintah Tingkatkan Literasi Keuangan Penyandang Disabilitas

Langkah Pemerintah Tingkatkan Literasi Keuangan Penyandang Disabilitas

Whats New
Pahami, Ini Cara Perpanjang STNK Secara Online

Pahami, Ini Cara Perpanjang STNK Secara Online

Whats New
Pelaku UMKM Bisa Jajaki Pasar Internasional lewat BSI International Expo 2024

Pelaku UMKM Bisa Jajaki Pasar Internasional lewat BSI International Expo 2024

Whats New
Sponsori Ajang Lari Maraton, BTN Dukung 'Sport Tourism' di Jakarta

Sponsori Ajang Lari Maraton, BTN Dukung "Sport Tourism" di Jakarta

Whats New
Potensi Gas Melimpah di Jawa Timur, Pembangunan Infrastruktur Buka Pasar Baru

Potensi Gas Melimpah di Jawa Timur, Pembangunan Infrastruktur Buka Pasar Baru

Whats New
IHSG Ditutup Menguat 1,37 Persen, Rupiah Melemah ke Rp 16.430 Per Dollar AS

IHSG Ditutup Menguat 1,37 Persen, Rupiah Melemah ke Rp 16.430 Per Dollar AS

Whats New
Bos Bulog Beri Penjelasan soal Beras Impor Sempat Tertahan di Pelabuhan

Bos Bulog Beri Penjelasan soal Beras Impor Sempat Tertahan di Pelabuhan

Whats New
Anggota DPR Sebut Petani Masih Sulit Dapat Pupuk Subsidi

Anggota DPR Sebut Petani Masih Sulit Dapat Pupuk Subsidi

Whats New
Pemerintah Bakal Bangun Pipa Gas Dumai - Sei Mangkei pada 2025

Pemerintah Bakal Bangun Pipa Gas Dumai - Sei Mangkei pada 2025

Whats New
KB Bank Salurkan Fasilitas Kredit Lebih dari Rp 700 Miliar kepada Mayadapa Healthcare

KB Bank Salurkan Fasilitas Kredit Lebih dari Rp 700 Miliar kepada Mayadapa Healthcare

BrandzView
BSI International Expo 2024, Wapres: Buka Peluang Investasi dengan Pelaku Halal Global

BSI International Expo 2024, Wapres: Buka Peluang Investasi dengan Pelaku Halal Global

Whats New
HUT Ke-24, KPPU Ingin Ubah Kelembagaan lewat Pola Pikir dan Kepemimpinan yang Lebih Baik

HUT Ke-24, KPPU Ingin Ubah Kelembagaan lewat Pola Pikir dan Kepemimpinan yang Lebih Baik

Whats New
Izin Tambang untuk PBNU Segera Terbit, Kapan?

Izin Tambang untuk PBNU Segera Terbit, Kapan?

Whats New
Kata BI soal Maraknya Kejahatan Bermodus QRIS

Kata BI soal Maraknya Kejahatan Bermodus QRIS

Whats New
Gubernur BI Beberkan Pemicu Rupiah Tertekan hingga Tembus Rp 16.400 Per Dollar AS

Gubernur BI Beberkan Pemicu Rupiah Tertekan hingga Tembus Rp 16.400 Per Dollar AS

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com