Bos BBJ: Dana Repatriasi, Kami Hanya Dapat "Cipratannya" Saja...

YOGYAKARTA, KOMPAS.com — Bergulirnya dana repatriasi atau dana "mudik" dari program pengampunan pajak (tax amnesty) membuat industri perdagangan berjangka nasional bersiap untuk memanfaatkannya. Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) atau Jakarta Futures Exchange (JFX) pun tak mau ketinggalan.

Kompas.com berkesempatan mewawancarai Direktur Utama BBJ Stephanus Paulus Lumintang di sela acara Pelatihan Wartawan dengan tema "Memahami Margin, Hedging, dan Capital (Risk Management)" di Yogyakarta, akhir pekan lalu.

Dalam kesempatan tersebut, Paulus mengungkapkan sejumlah rencana BBJ terkait pemanfaatan dana repatriasi dari program tax amnesty, perkembangan pasar bursa berjangka nasional, serta target pertumbuhan BBJ ke depan.

Berikut petikannya:

Kompas.com (Tanya/T) : Bagaimana kondisi pasar kontrak berjangka di Indonesia pada tahun ini?
Paulus (Jawab/J): Peminat kontrak berjangka semakin banyak. BBJ dan Kliring Berjangka Indonesia terus melakukan sosialisasi edukasi agar jumlah peminat semakin banyak.

Saat ini daerah nasabah paling besar di Sumatera yakni di Medan. Kalau di Jawa yakni di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya dan sekitarnya. Di Kalimantan di Banjarmasin dan balikpapan.Di Sulawesi di Ujung Pandang. Untuk Indonesia timur untuk peta pialang kami baru sampai Sulawesi.

Nasabah per 31 Desember 2015 ada 110 ribu nasabah.

Tahun ini target transaksi komoditas (multilateral) 1,5 juta lot dan sampai Agustus masih kurang 2 persen dari target. Di 2015 jumlahnya 600.00 lot untuk kontrak multilateral.

Kami optimitis tercapai di Desember karena di Agustus ini kami siapkan dua kontrak baru. Yang satu sudah mendapatkan persetujuan Bappebti yakni penyaluran amanat luar negeri, yang di minggu keempat Agustus atau minggu pertama September akan running.

Kontrak ini baru kami sesuaikan, direvitalisasi dengan peraturan Bappebti. Kontrak ini memperdagangkan kontrak d luar BBJ melalui broker domestik yang bekerja sama dengan bursa luar negeri. Misal di Singapura dan Amerika Serikat. Oleh sebab itu aspek legalnya banyak jadi butuh waktu.

Satu lagi akan dibahas pada minggu ini dengan Bappebti. Itu kontrak berjangka indeks emas. Jika disetujui, akan lebih cepat running-nya dibanding kontrak amanat luar negeri, sekitar September bisa berjalan.

T: Untuk komoditas, apa yang paling diminati pasar?
J: Ini ada pergeseran dari prediksi yang kami buat. Di awal tahun kami prediksi kopi dan olein akan jadi primadona. Ternyata sampai Agustus ini olein lebih baik.

Sementara untuk komoditas emas, paling baik kontraknya saat terjadi Brexit atau keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Pada H-3 sampai H+1 komoditas emas membaik. Sampai-sampai saya harapkan Brexit jangan cepat berlalu. Karena pada hari H saja, kenaikan transaksi emas di BBJ saja sampai 300 persen dalam sehari dari target harian.

T: Adanya tax amnesty, apa harapan BBJ?
J: Tentunya ada suatu tantangan. Tantangan itu yang akan jadi harapan bursa berjangka sebab instrumen d bursa berjangka masuk sebagai instrumen untuk menangkap dana repatriasi berdasarkan UU Amnesti Pajak. Tentunya akan ada portofolio baru dari pemilik dana repatriasi ke dalam perdagangan berjangka.

Saya rasa itu bisa jadi instrumen pilihan, walaupun akan butuh waktu. Karena banyak orang yang punya dana tidak akan sembarangan lakukan investasi. Mereka pasti butuh waktu dan pengetahuan untuk taruh dananya.

T: Jadi apakah dengan adanya tax amnesty akan jad market driven dari bursa berjangka?
J: Belum tentu. Kalau saya lihat, dampak repatriasi ini, yang paling berdampak adalah banking. Ya, kami hanya seperti mencapat cipratannya saja. Secara kasar seperti itu.

Tapi walaupun hanya dapat cipratannya, pasti akan ada kenaikan ke bursa berjangka. Kami target naik di atas kenaikan rata-rata transaksi di atas 10 persen, itu kenaikan kami prediksi bisa dilihat di Oktober. Yakni setelah aturan juknis dan juklak selesai di otoritas. Itu untuk empat bulan terakhir di 2016.

Mungkin dampak yang lebih terukur baru bisa dilihat di 2017.

Nanti, yang jadi faktor penentu adalah pasar. Sampai saat ini pasar memang belum likuid. Edukasi sih sudah mulai peningkatan. Sebab, pengetahuan masih kurang dan masih ada pengusaha dalam negeri yang lakukan hegding atau spekulasi walaupun di luar negeri. Lalu kepastian tax dan kepastian pajak penghasilan dan final, serta trust di market kurang.

T: Bagaimana bisa serap repatriasi kalau tidak likuid?
J: Saat ini trust sudah mulai meningkat. pelaku kopi saat ini sudah mulai tinggalkan bursa London untuk masuk ke bursa Indonesia. Terutama di BBJ.

Sebab ada kepercayaan dan potensi yang terus terang di Indonesia yang belum dimainkan oleh para fund manager di Indonesia dibanding di luar negeri. Adanya spekulasi kadang dongkrak harga berbeda antara pasar spot (fisik) dengan pasar futures (berjangka).

T: Terkait tax amnesty, produk apa yang akan dirilis oleh BBJ untuk menampung dana repatriasi?
J: Kami juga siapkan instrumen yang support untuk tax amnesty, kami siapkan awal tahun. Tetapi masih rahasia dan bentuknya beda.

Produknya sebenarnya sudah ada. Bobotnya sudah 80 persen dan kami sudah tes pasar ke anggota kami mengenai minat dan potensinya ke klien mereka dan mereka respon dengan positif meskipun belum resmi.

Produk ini baru, benchmarknya perdagangan emas di Australia. Tapi ini baru.

Kami sedang persiapkan juklak dan juknisnya dari Bappebti karena dana repatriasi ini harus idle di NKRI selama tiga tahun. Artinya, harus ada specific account karena disini bank akan berperan sebagai main gateway.

Tentunya kami harus tentukan turunan specific account kepada para pialang yang akan menampung investasi dari para investor. Dari sejumlah bank yang ditunjuk OJK sebagai penampung repatriasi hanya empat bank yang bisa menyimpan margin yang disetujui Bappebti yang bisa menampung yakni BCA, BNI, CIMB Niaga, dan Bank Mandiri.

Kami menunggu Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappepti) menunjuk pialang. Sama seperti Kemenkeu menunjuk bank mana yang jadi bank persepsi. Produknya akan seperti apa, itu akan ditentukan oleh Bappepti.

T: Kira-kira akan menargetkan berapa dari dana repatriasi tax amnesty?
J: Kalau saya harapkan sebesar-besarnya. Saya akan terlalu arogan kalau tentukan berapa. Bank Mandiri saja tidak berani.

Target persentasi pun akan bergeser terus, sulit berapa tolak ukurnya. Karena beberapa hari belakangan ini repatriasi sudah mulai menurun jumlah yang masuk dibanding awal program, hanya Rp 0,5 triliun dalam beberapa hari belakangan ini, berdasar data Kemenkeu. Tentunya itu bukan jumlah yang diharapkan.

Tapi, harapan saya kalau bisa masuk industri perdagangan berjangka, akan lebih baik karena dapat meningkatkan likuiditas pasar. BBJ bisa mendapatkan Rp 5 triliun saja sudah bagus. Apalagi hanya tinggal empat bulan menuju akhir 2016.

T: Bagaimana harapan BBJ di bawah Mendag baru?
J: Ya dampak pasti ada karena BBJ kan melapor ke Bappebti sementara Bappebti melapor ke Kementerian Perdagangan. Beda dengan OJK yang melapor langsung ke Presiden. Dampaknya itu kalau setiap kebijakan yang dibuat Menteri baru pasi dampaknya akan nasional. Tetapi pasca reshuffle belum ada kebijakan yang baru. Sementara di era menteri Thomas Lembong, kebijakan yang dibuat lebih untuk kebijakan ketahanan pangan.