Kisruh Muara Baru, Kemenko Maritim Minta BPKP Kembali Dilibatkan Sebagai Wasit

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan dimintai rekomendasi atau saran solusi untuk menyelesaikan kisruh di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman Muara Baru.

Hal ini merupakan kesepakatan antara Perum Perikanan Indonesia dengan Kementerian Koordinator Kemaritiman.

"Kami sepakat dengan Deputi Menko, kami akan melakukan pembicaraan dengan BPKP. Artinya kami sepakat BPKP yang akan menjadi wasit," kata Sekretaris Perusahaan Agung Pamujo ditemui usai rapat dengan Deputi Menko Maritim Ridwan Djamaluddin, Rabu malam (12/10/2016).

Agung mengatakan, BPKP sedianya pernah dimintai rekomendasi untuk rencana kenaikan tarif empat tahun silam. Namun BPKP memberikan saran agar penilaian lahan seluas 110 hektar milik Perindo di Muara Baru dilakukan oleh appraisal independen.

Akhirnya, Perindo meminta Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) untuk melakukan penilaian. Hasilnya, tarif sewa lahan Muara Baru seharusnnya yaitu Rp 351.436 per meter persegi per tahun.

Dengan berbagai pertimbangan, Perindo tidak langsung menaikkan tarif sewa lahan menjadi sesuai perhitungan KJPP. Agung mengatakan, Perindo menaikan tarif dari Rp 41.318 per meter persegi per tahun menjadi Rp 61.500 per meter persegi per tahun pada September 2016.

Selanjutnya, tarif akan dinaikan secara bertahap tiap satu semester dengan kenaikan sebesar 23 persen sampai 1 Juli 2020. Hasil akhirnya pun tarif sewa lahan Muara Baru sebetulnya masih lebih rendah dibandingkan perhitungan dari KJPP.

"Kalau pengusaha mereka mintanya kenaikan harga 20 persen dari sekarang dan tidak ada kenaikan harga lagi," ucap Agung.

Saat ini, Agung menyebutkan, dari total lahan seluas 110 hektar itu tidak seluruhnya diperuntukkan kawasan industri. Seluas 40 hektar merupakan wilayah perairan atau kolam, sedangkan 70 hektar diantaranya daratan.

Dari luas daratan 70 hektar itu, luas kawasan industri hanya sekitar 26,8 hektar. Sisanya merupakan sarana publik seperti jalan dan SPBU. Agung menyampaikan pula, ada 96 perusahaan yang berlokasi di areal seluar 26,8 hektar itu.

"Dari lahan 26,8 hektar itu ada yang untuk ruang pendingin, ada yang untuk pengolahan ikan, ada yang tidak digunakan sama sekali atau mangkrak. Tapi seluruhnya sudah disewa," kata Agung.

(Baca: Susi: Kenapa Urusan Negara Harus Terganggu Lima Pengusaha Muara Baru?)