Menurut KPK, Pembenahan 4 Institusi Ini Bisa Pangkas 50 Persen Potensi Korupsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang, mengaku pernah diminta oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk membenahi potensi korupsi yang ada di kementerian yang dibawahinya serta sektor energi di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Pak Saut, beresin Pertamina, beresin PLN, beresin Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan, maka 50 persen keuangan negara aman, ibu Sri Mulyani (Menteri Keuangan) bilang seperti itu ke saya," ujar Saut saat menghadiri acara paguyuban Mas TRIP di Gedung Perbanas, Jakarta, Sabtu (12/11/2016).

Menurut Saut, permintaan mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu adalah sebuah tantangan besar yang harus bisa diselesaikan KPK sebagai lembaga tinggi negara yang memiliki wewenang untuk menelusuri potensi korupsi di berbagai bidang.

"Ya memang menyampaikan itu, buat KPK itu challenging. Dia (Sri Mulyani) menyebut, PLN, Pertamina, Departemen Keuangan dan ESDM, buat kami itu menarik dari sisi informasi. Itu bisa didalami," ucap Saut.

Meski demikian, ketika ditanya bocoran kasus apa saja yang tengah ditelusurinya saat ini, Saut tidak bisa menyebutkannya.

"Ada, tapi kita tidak boleh menyebut kasus, tetapi ada beberapa kasus Presiden sudah ketemu ternyata bener kan, case-nya seperti apa, saya tidak mau menyebut," tutur Saut.

Saut menilai, potensi korupsi yang ada di sektor energi dan keuangan sangatlah besar. Namun demikian, dirinya tidak bisa menyebutkan berapa besaran potensi korupsi di sektor tersebut.

"Kenapa itu menjadi menarik karena ada investasi yang besar di sana. Itu tidak lama setelah Menkeu menjabat kita langsung dialog. Saya belum tahu nilainya," pungkasnya.