Proteksionisme Trump, Saat AS Rasakan Getirnya Pasar Bebas

KOMPAS.com - Kemenangan Donald Trump sebagai Presiden AS direspon beragam. Di satu sisi, pelaku ekonomi AS senang dengan janji Trump yang ingin mengembalikan kejayaan ekonomi negara Adi Daya itu.

Sementara di sisi lain, kebijakan Trump dianggap sangat mengkhawatirkan utamanya oleh negara-negara emerging market.

Langkah Trump untuk menaikkan tarif impor hingga 45 persen untuk produk-produk buatan China serta 30 persen untuk produk-produk dari Meksiko berpotensi menghambat perekonomian negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

Bagaimanapun, ekonomi Indonesia juga tergantung pada China. Ketika ekonomi negara Tirai Bambu itu melambat, ekspor komoditas asal Indonesia ke negara itu juga bakal terdampak.

Dengan melakukan pembatasan pasar dalam negerinya dari produk-produk impor, Trump haqqul yakin bahwa ekonomi AS kembali bergeliat, dan serapan tenaga kerja berjalan lebih baik.

Trump merindukan ekonomi AS saat industri dalam negerinya mampu menguasai pasar domestik di negaranya sendiri. Melalui slogan "Make America Great Again", Trump kemudian mencetuskan proteksionisme dagang.

Konsensus Washington

Bagaimanapun, AS selama ini telah menjadi lokomotif liberalisasi ekonomi lewat berbagai inisiatif, yang dilakukan melalui berbagai lembaga internasional.

Satu hal yang paling dicatat adalah, digulirkannya Washington Consensus pada 1989, yang merupakan pedoman bagi negara-negara berkembang untuk mengatasi masalah perekonomiannya.

Dengan memosisikan sejumlah lembaga seperti Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia, maupun Departemen Keuangan AS sebagai aktor utama, konsensus tersebut ingin mendorong stabilisasi ekonomi di berbagai negara dengan pendekatan pasar.

Ada 10 poin yang menjadi rujukan dalam konsensus tersebut, yakni displin fiskal dengan menghindari besarnya defisit terhadap PDB, mengalihkan subsidi ke sektor lain seperti pendidikan, kesehatan dan investasi infrastruktur.

Poin selanjutnya adalah reformasi pajak melalui perluasan basis pajak dengan besaran yang moderat, suku bunga acuan yang didasarkan pada pasar, nilai tukar yang kompetitif, liberalisasi perdagangan dengan memangkas berbagai hambatan dengan menerapkan tarif yang seragam dan mengurangi perizinan.

Hal lain yang digagas dalam konsensus tersebut adalah kebebasan untuk melakukan investasi langsung, privatisasi BUMN, deregulasi pasar kecuali berkaitan dengan proteksi lingkungan dan perlindungan konsumen, dan terakhir adalah pengakuan terhadap hak kekayaan intelektual.

Seiring dengan itu, berbagai negara mulai mengamalkan 10 resep yang ada pada Washington Consensus. Salah satunya adalah dengan membuka seluas-luasnya pasar domestik, baik secara unilateral maupun multilateral.

Dalam konteks multilateral, perjanjian perdagangan bebas diteken melalui WTO, North American Free Trade Agreement (NAFTA), APEC, dan sebagainya. Termasuk Trans Pacific Partnership (TPP) yang digagas bersama negara-negara di kawasan Pasifik.

Di satu sisi, kebijakan liberalisasi perdagangan memunculkan cerita sukses sebaaimana yang dialami oleh China dan India. Akan tetapi di sisi lain banyak juga kisah pahit akibat dibukanya pasar domestik.

Meningkatnya jumlah penduduk miskin di perdesaan di berbagai negara berkembang adalah salah satu dampak dari kebijakan terbukanya pasar. Selain itu, neraca perdagangan juga mengalami defisit akibat serbuan produk-produk impor dari negara lain yang menawarkan harga lebih murah.

Di Indonesia hal itu terlihat dari membanjirnya produk impor yang harganya jauh lebih murah jika dibandingkan dengan produksi oleh industri dalam negeri. Sehingga, mulai dari petani hingga industri manufaktur menghadapi kondisi yang sulit karena harga yang tak lagi kompetitif.

Dalam perjalanannya, Washington Consensus kemudian dituding sebagai biang masuknya paham fundamentalisme pasar (baca: neoliberalisme) dalam perekonomian berbagai negara. Hal ini karena konsensus tersebut sangat percaya dengan mekanisme pasar, dengan meminggirkan peran pemerintah.

Berbagai kritik lantas bermunculan terhadap implementasi Washington Consensus. Salah satunya diungkapkan oleh peraih nobel ekonomi Joseph Stiglitz dalam bukunya Globalization and Its Discontent (2002).

Dalam buku itu, Stiglitz menyatakan bahwa pasar bebas hanya bisa berjalan efektif ketika peran pemerintah tidak digantikan oleh lembaga-lembaga internasional seperti IMF, Bank Dunia dan sebagainya sebagaimana yang ada dalam Washington Consensus.

Stiglitz meyakini ketika ekonomi sebuah negara berkembang dikendalikan oleh lembaga-lembaga internasional, hasil yang didapat justru bertolak belakang dengan yang ingin dicapai oleh Washington Consensus.

Dia menyebut langkah IMF dalam melakukan "penyelamatan" ekonomi di sebuah negara tidak didahului oleh upaya melindungi pelaku usaha lokal. Selain itu, resep-resep yang diajukan berbagai lembaga internasional sangat meminggirkan stakeholders lokal dalam upaya stabilisasi ekonomi.

Sementara itu profesor ekonomi politik internasional Harvard University Dani Rodrik (2006) menyatakan suksesnya India dan China memanfaatkan perdagangan bebas, bukan karena mengikuti Washington Consensus. Dua negara itu justru melakukan hal yang sebaliknya yakni tidak melakukan privatisasi aset-aset negara serta tetap menerapkan proteksionisme pasar di era 1990an.

Ini seperti yang dilakukan China yang bergabung dengan WTO pada 2001 atau 12 tahun setelah Konsensus Washington digulirkan.

Getirnya Sampai ke Amerika

Apa yang dirasakan oleh negara-negara berkembang akhirnya sampai juga ke negara penggagasnya, Amerika Serikat. Hal ini salah satunya terlihat dari defisit perdagangan yang semakin melebar akibat impor lebih besar ketimbang ekspor.

tradingeconomics.com, biro sensus AS Defisit perdagangan AS

Dalam kampanyenya, Trump menyatakan bahwa globalisasi dan perdagangan bebas memberi mudharat yang lebih besar ketimbang manfaatnya bagi perekonomian AS.

Dia menyebut bahwa perekonomian AS mulai meredup seiring dengan masuknya China ke WTO. Masuknya barang-barang murah ke AS dari China membuat 50.000 pabrik di negara tersebut ditutup dan menyebabkan jutaan orang kehilangan pekerjaan.

Berdasarkan kondisi itu, dia ingin mengakhiri berbagai perjanjian perdagangan bebas dengan menerapkan proteksionisme. Termasuk ingin melakukan renegosiasi NAFTA yang selama ini menjadi pengikat kerjasama perdagangan antara Kanada, AS dan Meksiko.

Tak hanya itu, guna mengurangi masuknya barang dari Meksiko, Trump ingin membangun pagar di bagian selatan negara itu yang berbatasan dengan Meksiko.

Dengan China, Trump ingin menaikkan tarif hingga 45 persen agar barang-barang dari negara itu bisa dihambat masuk.

Langkah AS untuk menerapkan proteksionisme tentu menjadi pertanyaan, sekaligus memunculkan kekhawatiran bagi stabilitas perdagangan dunia, yang sudah saling terhubung.

Di Indonesia, dalam jangka pendek, langkah Trump direspons dengan bergejolaknya pasar finansial, seperti anjloknya rupiah yang hingga mencapai Rp 13.800 per dollar AS. Sementara di pasar modal, IHSG anjlok hingga 3,5 persen.

Dalam jangka panjang, jika rencana itu terwujud, dampak yang muncul tentu akan jauh lebih terasa hingga ke sektor riil karena pasar ekspor menjadi tertutup

Ada yang menyebut, saat ini perekonomian dunia bersiap mencari keseimbangan baru. Di mana pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang tak sekencang sebelumnya. Di sisi lain pertumbuhan AS bisa lebih tinggi.

Terlepas dari itu, bagaimanapun, AS selama ini menjadi "nabi" bagi implementasi pasar bebas dan globalisasi.

Jika sang "nabi" telah menyatakan bahwa pasar bebas lebih banyak memberikan mudharat ketimbang manfaatnya, haruskah para pengikutnya perlu mulai untuk mempertimbangkan melakukan proteksionisme? Wallahu a'lam bishawab.

Terakhir saya hanya ingin mengutip sebagian syair lagu dari Bang Haji Rhoma Irama
 yang berjudul Kegagalan Cinta.

Kau yang memulai kau yang mengakhiri...
Kau yang berjanji, kau yang mengingkari...