Menpan RB Sebut Banyak Pejabat di Daerah Terima Setoran

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur mendapatkan laporan terkait adanya praktik penggunaan anggaran daerah untuk menguntungkan para pejabat. Modusnya, anggaran tersebut dititipkan kepada pihak-pihak tertentu namun tujuan akhirnya masuk ke kantong para pejabat daerah.

"Setiap kegiatan itu ada honornya (untuk pejabat)," ujar Asman saat berbicara di acara Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (25/1/2017).

Sementara itu kata Asman, para pegawai di tingkat bawah yang sudah bekerja keras justru tidak menerima apa-apa. Sebab, sepenuhnya anggaran itu dinikmati oleh para pejabat.

"Masih banyak nitip-nitip. Kemudian honor pejabat ada di mana-mana, yang menikmati hanya pejabat yang punya jabatan," kata Asman. "Yang kerja keras, luar dalam kosong. Ini tidak boleh lagi terjadi," sambung pria kelahiran Padang Pariaman berusia 55 tahun itu.

Menurut Asman, pemberian honor atau tunjangan kepada pegawai harusnya disesuaikan dengan kinerja. Dengan begitu, pegawai yang bekerja keras berhak mendapatkan tunjangan dibandingkan pejabat yang kinerjanya nol.

Oleh karena itu, ia mengusulkan kepada Kementerian Keuangan untuk menaikan tunjangan kinerja para pegawai negeri berprestasi di pemerintahan daerah yang mampu mendapatkan penilaian B berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip).

Dalam penilaian Lakip, ada 5 komponen yang dinilai yaitu perencanaan kinerja diberi bobot nilai 35, pengukuran kinerja diberi bobot 20, pemenuhan laporan dan penyajian informasi kinerja diberi bobot 15, evaluasi kinerja diberi bobot 10, dan untuk pencapaian kinerja bobotnya 20.

Nilai tertinggi dari evaluasi Lakip meliputi AA (memuaskan), dengan skor 85 – 100, sedangkan A (sangat baik) skornya 75 -85, CC (cukup baik) dengan skor 50 – 65, C (agak kurang) dengan skor 30 – 50, dan nilai D (kurang) dengan skor 0 – 30