Uang Tunai dan Ekonomi Lebaran

Momen bulan puasa dan Lebaran di Indonesia tidak hanya melahirkan fenomena mudik, tetapi juga menciptakan pola ekonomi tersendiri.

Menjelang bulan puasa hingga beberapa hari setelah lebaran, perekonomian Indonesia biasanya meningkat tajam.

Meskipun bulan puasa, konsumsi harian masyarakat ternyata jauh lebih tinggi dibandingkan hari-hari biasa. Selama bulan ramadhan, masyarakat memburu aneka bahan pangan, baik yang strategis maupun tidak.

Menjelang berakhirnya bulan puasa, masyarakat ramai-ramai berbelanja baju, sepatu dan kebutuhan lain untuk persiapan Idul Fitri. Permintaan kue lebaran juga membludak.

Belum lagi transaksi untuk keperluan mudik, mulai dari tiket pesawat, tiket kereta api, hingga motor dan mobil baru.

Pendek kata, transaksi masyarakat jelang bulan ramadhan hingga pemudik kembali sangat tinggi. Hal itu tergambar dari uang kartal atau uang tunai yang disiapkan Bank Indonesia (BI) setiap momen puasa dan lebaran.

Pada momen puasa dan Idul Fitri tahun ini, BI menyiapkan pasokan uang tunai dalam berbagai pecahan sebesar Rp 167 triliun.

(Baca: BI Siapkan Uang Tunai Rp 167 Triliun untuk Lebaran)

BI tentu saja tidak mendistribusikan uang tunai tersebut langsung ke masyarakat. Mekanismenya tetap melalui perbankan.

Perbankan yang memiliki simpanan berupa giro di BI, akan menarik uang tunai sesuai kebutuhannya masing-masing. Uang tunai tersebut kemudian sebagian ditaruh di kas kantor cabang bank dan sebagian lagi ditempatkan di Anjungan Tunai Mandiri (ATM) bank masing-masing.

Nasabah-nasabah bank kemudian menarik simpanan atau kreditnya di banknya masing-masing. Bank BNI misalnya, menyiapkan kebutuhan uang tunai pada momen bulan puasa dan lebaran tahun ini sebesar Rp 67 triliun. Adapun Bank Mandiri menyiapkan uang tunai Rp 23,5 triliun dan  BRI sebesar Rp 23 triliun.

Selain dari simpanan, masyarakat yang berpendapatan tetap mendapatkan uang tunai dari tunjangan hari raya (THR) atau gaji ke-13 yang diberikan institusinya masing-masing sebagai kegiatan rutin menyambut momen puasa dan lebaran.

Pasokan uang tersebut akan membuat uang kartal yang beredar di masyarakat akan bertambah banyak. Per akhir April 2017, uang kartal yang beredar mencapai Rp 479 triliun.

Apabila pasokan uang yang disediakan BI sebesar Rp 167 triliun diserap seluruhnya oleh masyarakat, maka uang kartal yang beredar pada momen Ramadhan dan Idul Fitri kali ini akan mencapai Rp 646 triliun atau bertambah sekitar 35 persen dari kebutuhan masa normal.

Meningkatnya jumlah uang beredar pada gilirannya akan meningkatkan inflasi. Tak heran, inflasi pada bulan selama momen puasa dan lebaran akan meningkat.

Meningkatnya pasokan uang tunai akan mendorong daya beli masyarakat. Permintaan yang tinggi pada akhirnya akan mendorong kenaikan harga. Jadi meskipun pasokan barang, terutama bahan pangan mencukupi, harga akan tetap naik karena permintaan yang tinggi. Para produsen dan pedagang secara psikologis akan terdorong menaikkan harga barang yang mereka jual.

Kembali normal

Namun, melimpahnya pasokan uang kartal yang beredar di masyarakat tentu saja hanya terjadi selama momen puasa dan lebaran atau kurang lebih hanya 40 hari saja.

Setelah libur lebaran usai dan para pemudik sudah kembali ke rumahnya masing-masing untuk kembali menjalani rutinitas hariannya, transaksi masyarakat akan menyusut dan secara bertahap akan kembali normal.

Uang tunai Rp 167 triliun yang dipasok BI, akan kembali masuk ke sistem perbankan. Sebab, para produsen, pedagang, dan masyarakat yang masih memiliki uang tunai akan kembali menabung atau menyimpan uang tunainya ke banknya masing-masing.

Uang tunai yang terkumpul di bank kemudian akan diserap BI melalui operasi pasar terbuka (OPT) atau fasilitas deposit lainnya.

Ujungnya, jumlah uang kartal yang beredar di masyarakat akan kembali ke jumlah normal yang saat ini sekitar Rp 479 triliun.

Inflasi pada bulan setelah momen puasa dan lebaran biasanya juga akan rendah seiring kembali turunnya harga-harga yang sebelumnya naik.

Penambahan uang kartal setiap momen puasa dan lebaran sejatinya bisa dikurangi sepanjang makin banyak masyarakat yang bertransaksi secara nontunai. Namun persoalannya, penggunaan nontunai untuk bertransaksi belum begitu massif di Indonesia.