KILAS

Cenderung Kaku, Menaker Ingin Reformasi Ekosistem Ketenagakerjaan

Kompas.com - 03/04/2019, 09:45 WIB
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M. Hanif Dhakiri sedang berdiskusi dengan Wapres Jusuf Kalla ketika membuka Rakerkonas Apindo ke-29 di Kepulauan Riau, Selasa (2/4/2019).Dok. Humas Kementerian Ketenagakerjaan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M. Hanif Dhakiri sedang berdiskusi dengan Wapres Jusuf Kalla ketika membuka Rakerkonas Apindo ke-29 di Kepulauan Riau, Selasa (2/4/2019).

KOMPAS.com - Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker) M. Hanif Dhakiri mengatakan, salah satu problem utama dalam dunia ketenagakerjaan yakni ekosistem ketenagakerjaan yang kaku dan rigid.

Karena itu diperlukan transformasi reformasi ketenagakerjaan di masa depan dari sebuah ekosistem ketenagakerjaan yang kaku dan rigid itu menjadi ekosistem yang fleksibel

"Ekosistem fleksibel sangat diperlukan karena dunia industri sudah semakin fleksibel, " kata Hanif Dhakiri seprti dalam keterangan tertulisnya.

Menaker sendiri mengatakan itu saat acara dialog interaktif Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (Rakerkonas) Apindo ke-29, di Kota Batam, Kepulauan Riau, Selasa (2/4/2019).

Untuk itu, Menteri Hanif Dhakiri meminta Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan kalangan serikat kerja memberikan berbagai masukan guna memastikan agar ekosistem ketenagakerjaan lebih fleksibel.

Lebih lanjut, Hanif Dhakiri menjelaskan kakunya ekosistem ketenagakerjaan akhirnya membuat pertumbuhan investasi tidak sesuai harapan.

Sebab investasi yang selama ini datang cenderung padat modal. Padahal Indonesia butuh investasi padat karya yang banyak menyerap tenaga kerja dan pengangguran

Karenanya, Hanif Dhakiri meyakini bila ekosistem ketenagakerjaan diperbaiki dan direformasi, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia jauh lebih tinggi dari sekarang. yakni 5 persen.

"Empat dari 10 hambatan investasi di Indonesia bidang ketenagakerjaan, semuanya masuk dalam ranah ekosistem ketenagakerjaan. Jadi kalau reformasi ketenagakerjaan kami lakukan, pertumbuhan ekonominya akan lebih besar lagi, " ujarnya.

Jaga keseimbangan

Sementara itu, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla yang hadir dalam Rakerkonas tersebut meminta Apindo untuk menjaga keseimbangan hubungan antara pekerja dan pengusaha.

Hal itu diperlukan mengingat keseimbangan hubungan tersebut merupakan kunci untuk meningkatkan perekonomian Indonesia.

“Apindo harus menjaga keseimbangan antara pekerja, pengusaha dan pemerintah, karena pemerintah berkepentingan dalam urusan pajak,” kata Wapres JK dalam sambutan pembukaan acara tersebut.

Lebih jauh Wapres JK menjelaskan bahwa hubungan antara pekerja dan pengusaha merupakan simbiosis mutualisme, sehingga kedua belah pihak harus dapat saling memajukan satu sama lain.

"Kepentingan pengusaha dan kepentingan pekerja itu sama adalah memajukan usaha, memajukan ekonomi, sehingga pengusaha dan juga pekerja dapat maju bersama,” kata JK.

Ketua Umum Apindo Hariyadi B. Sukamdani yang turut hadir di acara itu mengatakan, Rakornas Apindo merupakan pertemuan tahunan untuk mencermati dan menyikapi perkembangan dunia usaha. Terlebih masalah ketenagakerjaan serta hubungan industrial dan perkembangan investasi.

"Dengan Rakerkonas ini para pelaku usaha diharapkan mampu bersinergi dengan pemerintah untuk meningkatkan kinerja perekonomian di masing-masing daerahnya yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing nasional," jelasnya.

Sebagai informasi, Rakornas bertemakan 'Meningkatkan Daya Saing melalui Reformasi Ketenagakerjaan dan Output Produksi Nasional'  diselenggarakan dari 1-3 April 2019.

Selain Menaker dan Wapres JK, acara tersebut juga dihadiri oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri BUMN Rini Soemarno, Dirut BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto, Gubernur Kepri Nurdin Basirun Ketum Apindo Hariyadi B Sukamdani dan Ketua Apindo Kepulauan Riau, Cahya.



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Close Ads X