KILAS

Pengelolaan Pelabuhan Marunda, Kerja Sama BUMN dengan Swasta Harus Saling Menguntungkan

Kompas.com - 05/02/2020, 19:23 WIB

Pada Selasa (10/9/2019) lalu, Mahkamah Agung (MA) memutuskan perkara nomor 2226 K/PDT/2019 yang isinya memenangkan PT KCN.

Hamid mengatakan, perseteruan tersebut menandakan hubungan kerja sama bisnis yang tidak baik.

“Masa pemerintah berhadapan dengan pemerintah? Itu kan sudah tidak sehat. Dirut sebuah BUMN yang merupakan badan usaha milik pemerintah menuntut Menteri Perhubungan, ini logikanya sudah tidak jalan,” ungkapnya.

Hingga kini, belum ada titik terang terkait persoalan itu. Buktinya, para pemegang saham PT KCN belum bersepakat atas sejumlah hal dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB).

Hingga Januari 2020, RUPS-LB tersebut ditunda 2 kali. Rencananya, rapat akan kembali digelar pada Februari 2020.

Baca juga: Pemegang Saham PT KCN Kembali Ajukan Penundaan RUPS-LB

Direktur Utama PT KCN, Widodo Setiadi, berharap kedua pihak mampu bersepakat demi kelangsungan bisnis dan layanan Pelabuhan Marunda.

“Mudah-mudahan dalam satu bulan lagi kami bisa membereskan karena masih banyak ‘PR’ yang harus dituntaskan. Menyelesaikan pembangunan pier 2 dan 3, misalnya,” kata Widodo usai RUPS-LB di Jakarta, Kamis (23/1/2020).

Hamid menilai perseteruan itu mestinya bisa diselesaikan dengan mudah. Putusan MA menjadi pijakan kebijakan Menteri BUMN untuk merampungkan persoalan itu.

“Sebenarnya persoalan (Pelabuhan) Marunda itu simpel. Sudah ada putusan MA, tinggal Menteri BUMN bilang, wahai Dirut (KBN) hentikan persoalan dan jangan ada PK (Peninjauan Kembali). Taati putusan MA,” ucapnya.

Melihat rekam jejak Menteri BUMN Erick Thohir sebagai pengusaha, Hamid yakin kekisruhan Pelabuhan Marunda itu bisa selesai.

“Saya optimis karena Menteri BUMN yang sekarang berasal dari swasta. Ia cepat, efisien, dan paham bisnis,” katanya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dua Analis Proyeksi Tren Pelemahan IHSG Masih Berlanjut Hari Ini

Dua Analis Proyeksi Tren Pelemahan IHSG Masih Berlanjut Hari Ini

Whats New
Dibayangi Kekhawatiran Perlambatan Ekonomi, Harga Minyak Mentah Dunia Variatif

Dibayangi Kekhawatiran Perlambatan Ekonomi, Harga Minyak Mentah Dunia Variatif

Whats New
Pemanfaatan Data 'Real Time' Mampu Tingkatkan Daya Saing Perusahaan

Pemanfaatan Data "Real Time" Mampu Tingkatkan Daya Saing Perusahaan

Whats New
Lowongan Kerja BUMN Sucofindo untuk S1 Teknik, Ini Persyaratannya

Lowongan Kerja BUMN Sucofindo untuk S1 Teknik, Ini Persyaratannya

Whats New
Bunga Simpanan Sudah Naik, BTPN Ancang-ancang Naikkan Suku Bunga Kredit

Bunga Simpanan Sudah Naik, BTPN Ancang-ancang Naikkan Suku Bunga Kredit

Whats New
Hadapi Tantangan Global 2023, Industri Perbankan RI Masih Aman? Ini Kata Bos BTPN

Hadapi Tantangan Global 2023, Industri Perbankan RI Masih Aman? Ini Kata Bos BTPN

Whats New
Antisipasi Bencana Hidrometeorologi, Ini Jurus Kementerian PUPR

Antisipasi Bencana Hidrometeorologi, Ini Jurus Kementerian PUPR

Whats New
Jokowi Sebut Indonesia Berhasil Menjaga Inflasi 2022, Apa itu Inflasi? Simak Penyebab dan Dampaknya

Jokowi Sebut Indonesia Berhasil Menjaga Inflasi 2022, Apa itu Inflasi? Simak Penyebab dan Dampaknya

Whats New
Diminta Jokowi 'Eman-Eman' Gunakan Uang Negara, Ini Respons Sri Mulyani

Diminta Jokowi 'Eman-Eman' Gunakan Uang Negara, Ini Respons Sri Mulyani

Whats New
Simak, Ini Ketentuan Pemberian Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi PNS

Simak, Ini Ketentuan Pemberian Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi PNS

Whats New
[POPULER MONEY] Ekonomi RI Diprediksi Tumbuh 5 Persen 2023 | Jokowi Minta Sri Mulyani Hemat APBN

[POPULER MONEY] Ekonomi RI Diprediksi Tumbuh 5 Persen 2023 | Jokowi Minta Sri Mulyani Hemat APBN

Whats New
RI Bidik Ekspor Produk Biomassa Cangkang Sawit ke  Jepang

RI Bidik Ekspor Produk Biomassa Cangkang Sawit ke Jepang

Whats New
Cara Top Up DANA lewat BSI Mobile dan ATM BSI dengan Mudah

Cara Top Up DANA lewat BSI Mobile dan ATM BSI dengan Mudah

Spend Smart
Kemenaker Dorong Perusahaan Segera Daftarkan Pekerjanya yang Belum Terdaftar Jamsostek

Kemenaker Dorong Perusahaan Segera Daftarkan Pekerjanya yang Belum Terdaftar Jamsostek

Whats New
Mie Sedaap Ditarik di Hong Kong, Ini Kata BPOM

Mie Sedaap Ditarik di Hong Kong, Ini Kata BPOM

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.