Kompas.com - 20/01/2021, 16:14 WIB
Penumpang meggunakan masker saat menunggu kedatangan Kereta Rel Listrik (KRL) di Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (3/8/2020). PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) mencatat ada kenaikan jumlah penumpang di beberapa stasiun KRL Jabodetabek pada hari ini. Senin (3/8) pukul 07.00 WIB, total keseluruhan pengguna KRL mencapai 71.325 orang. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGPenumpang meggunakan masker saat menunggu kedatangan Kereta Rel Listrik (KRL) di Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (3/8/2020). PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) mencatat ada kenaikan jumlah penumpang di beberapa stasiun KRL Jabodetabek pada hari ini. Senin (3/8) pukul 07.00 WIB, total keseluruhan pengguna KRL mencapai 71.325 orang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana PT Mass Rapid Transit (MRT) melalui PT Multi Intermoda Transportasi Jakarta (MITJ) untuk mengakuisisi saham mayoritas PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) terganjal aturan-aturan hukum yang sudah berlaku saat ini.

Salah satunya, terkait pengelolaan dana penugasan penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik (Public Service Obligation/PSO) dalam operasional KRL.

Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio mengatakan, MITJ yang bukan berstatus swasta dan bukan BUMD tidak dapat menerima anggaran subsidi yang setiap tahunnya digelontorkan pemerintah tersebut.

Baca juga: Erick Thohir Bantah Ada Chip di Dalam Vaksin Covid-19

"PSO hanya diberikan kepada BUMN. Untuk KCI yang dapat PSO itu adalah KAI. Kalau ini MITJ, PSO-nya kemana?" katanya dalam sebuah diskusi virtual, Rabu (20/1/2021).

Selain itu, Agus juga menyoroti legalitas landasan hukum aksi korporasi tersebut, sebab dasar dari rencana akuisisi saham KCI dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) hanya lah hasil rapat terbatas kabinet.

"Jadi kalau dijadikan patokan MITJ akuisisi apapun Namanya itu tidak bisa, harus ada dasar hukum yang mengatakan ada perintah presiden," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Senada dengan Agus, Direktur Keuangan KAI Salusra Wijaya mengatakan, pengelolaan dana PSO tidak dapat langsung dialihkan dari satu pihak ke lainnya, apalagi ke perusahaan berstatus swasta.

Baca juga: Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Turun Berasal dari Penerima Upah dan Jasa Konstruksi

"Kita jangan sampai melanggar aturan-aturan hukum. Karena sudah pasti PSO tidak bisa diberikan begitu saja kepada perusahaan swasta," ujarnya.

Oleh karenanya untuk mengawal proses akuisisi ini, Salusra memastikan, pihaknya akan mencermati aturan-aturan yang sudah berlaku.

"Saya harus benar-benar menjaga transaksi ini proper, legal, dan yang pasti tidak merugikan KAI," ucapnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.