Restrukturisasi SDM Garuda Indonesia Harus Dilakukan dengan Cermat

JAKARTA, KOMPAS.com - Restrukturisasi sumber daya manusia (SDM) di BUMN PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) harus dilakukan dengan cermat dan hati-hati agar mencapai rasio yang tepat.

Dengan restrukturisasi yang tepat tidak hanya meminimalisir biaya tetapi juga turnover atau terminasi karyawan.

"Restrukturisasi dan rasionalisasi jumlah crew, meskipun harus dilakukan, baiknya dilakukan dengan hati-hati dan cermat dengan melihat armada tipe pesawat mana yang kelebihan crew, mana yang pas, mana yang kekurangan," kata Pengamat Penerbangan Gerry Soejatman melalui keterangannya, Kamis (27/4/2023).

"Kemudian, dibuatkan rencana restrukturisasi yang meminimalisir tidak hanya biaya, tetapi juga turnover atau terminasi karyawan,” lanjutnya.

Baca juga: PMN Garuda Indonesia Rp 7,5 Triliun Cair Tahun Ini, Dananya untuk Aktifkan Pesawat Grounded

Menurut Gerry, jika restrukturisasi tidak tepat maka ada kelebihan crew di suatu tipe pesawat, atau kelebihan crew karena suatu tipe pesawat berhenti operasi.

Jika kemudian kelebihan crew tersebut dipensiunkan atau diberhentikan, sementara belum diketahui rencana ke depan bagaimana, bisa jadi di kemudian hari ada kekurangan crew yang membuat maskapai pelat merah tersebut harus merekrut ulang karyawan lagi.

"Ini salah satu hambatan utama yang dihadapi Garuda saat ini,” katanya.

Baca juga: Garuda Indonesia Diincar Emirates dan Etihad, Wamen BUMN: Kita Lagi Menghitung...

Hal serupa disuarakan oleh Asosiasi Pilot Garuda (APG). APG berharap manajemen dapat lebih baik lagi dalam perencanaan pesawat (Fleet Plan) ataupun penerimaan pilot, mengutilisasi pilot anak bangsa , dan menjalankan PKB dan PKP yang telah disepakati bersama antara asosiasi dan perusahaan.

Dengan diutilisasinya Pilot CRJ dan ATR pada tipe pesawat lainnya, akan mendukung perkembangan perusahaan dalam hal penambahan rute, penerbangan umrah dan penerbangan haji.

Sehingga tidak menggunakan pilot asing dalam hal penerbangan haji, melainkan pilot anak bangsa.

Baca juga: Garuda Indonesia Menang Gugatan Lawan Greylag di Perancis

PMN ke Garuda untuk tambah pesawat, bukan untuk bayar utang atau gaji karyawan

DOK. APG Asosiasi Pilot Garuda (APG) meminta pihak management bijaksana dalam mengeluarkan kebijakan terkait SDM.

Sebelumnya, Direktur Utama (Dirut) PT Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra memastikan, suntikan dana sebesar Rp 7,5 triliun dari pemerintah tidak akan dipakai untuk bayar utang. "(Suntikan dana Rp 7,5 triliun) tidak akan dipakai untuk bayar utang," ujar Irfan di Jakarta, Jumat (23/12/2022).

Irfan juga menegaskan bahwa suntikan tambahan PMN tersebut tidak akan dipakai untuk membayar gaji karyawan. Ia merinci bahwa suntikan dana ke dalam modal saham GIAA itu akan digunakan untuk kepentingan perancangan bisnis perusahaan.

"60 persennya untuk alokasi pesawat sesuai dengan business plan (rencana pengembangan bisnis), sisanya untuk modal kerja," tegas dia.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir juga sebelumnya mengatakan, utang PT Garuda Indonesia (GIAA) mengalami penurunan signifikan, 50 persen. Hal ini disampaikan Erick dalam rapat kerja bersana Komisi VI DPR RI, di Jakarta, Senin (5/12/2022).

“Garuda sendiri updating-nya tentu utang ini menurun signifikan, hampir 50 persen, dan kalau kita lihat secara equity-pun tadinya minus 53 persen, sekarang minus 1,5 persen. Jadi sudah menurun jauh,” kata Erick.

Erick mengungkapkan, pada Juni 2022 sudah mulai menciptakan laba sebesar Rp 3,8 miliar. Erick bilang, ia akan mendorong pertumbuhan kinerja Garuda, seperti melalui Penyertaan Modal Negara (PMN).

“Kalau kita lihat performance sekarang, alhamdulillah di Juni 2022 sudah mulai menciptakan laba Rp 3,8 miliar,” ujar Mantan Presiden Inter Milan itu.