Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Sekjen Kemenaker: Indonesia Selalu Kedepankan Asas Kekeluargaan dalam Dialog Sosial

Kompas.com - 14/06/2023, 20:24 WIB
Mikhael Gewati

Penulis

KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Anwar Sanusi menyatakan bahwa Indonesia selalu mengedepankan asas kekeluargaan dalam menerapkan dialog sosial yang produktif.

Hal tersebut, kata Sekjen Anwar, dilakukan Indonesia dengan menghormati kepentingan dan aspirasi masing-masing kelompok.

"Ini kami lakukan tidak hanya dalam dialog sosial Tripartit, tetapi juga dialog sosial lainnya di mana kita membuka ruang diskusi dan serap aspirasi kepada seluruh lapisan kelompok masyarakat termasuk akademisi, asosiasi lainnya, dan pemerhati lainnya yang terkait," kata Sekjen Anwar dalam siaran persnya, Rabu (14/6/2023).

Hal tersebut dikatakan Sekjen Anwar dalam forum sharing session terkait dialog sosial dengan menteri-menteri dari negara Barbados, Belanda, Kenya, dan Namibia di Jenewa, Swiss, Rabu (14/6/2023).

Baca juga: Sekjen Kemenaker Sebut Penyediaan Lapangan Kerja Jadi Tantangan Besar RI

Ia mencontohkan bahwa Indonesia telah merumuskan kebijakan yang berpusat kepada manusia dan inklusif bagi semua.

Hal itu, kata dia, dilakukan Indonesia dengan menerapkan prinsip memastikan "tidak ada kelompok yang tertinggal" baik dalam kebijakan dan program terkait peningkatan pasar kerja.

"Kami membuka akses kepada semua kelompok lapisan masyarakat, termasuk kelompok wanita, kelompok pemuda, kelompok disabilitas, dan kelompok rentan lainnya, sehingga mereka mendapatkan akses dan terintegrasi dengan pasar kerja," ucapnya.

Langkah yang sama diterapkan pula dalam peningkatan sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Hal ini dilakukan dengan membuka akses seluas-luasnya kepada angkatan kerja yang membutuhkan keterampilan dalam menghadapi dan memasuki dunia kerja.

Baca juga: Kemenaker Optimistis UU Ciptaker Dorong Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia

 

Akses yang dimaksud adalah dengan menyediakan Balai Latihan Kerja milik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

"Kita tidak membatasi umur terhadap orang-orang yang membutuhkan keterampilan, sehingga mereka memiliki bekal yang cukup guna mendapatkan pekerjaan atau wirausaha," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com