Pesan Jokowi ke Pengawas Internal Pemerintah: Jangan ada Data yang Ditutup-tutupi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong pengawas internal pemerintah untuk memperkuat pengawasan dan tidak menjadi aksesoris semata.

Penguatan pengawasan internal pemerintah dinilai penting untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran kementerian/lembaga atau BUMN, dengan meminimalisir penyalahgunaan anggaran belanja yang telah dialokasikan.

"Itu kenapa saya sering cek ke lapangan, saya ingin pastikan apa yang kita programkan sampai ke masyarakat, karena memang kita lemah di sisi itu," kata Jokowi, dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2023, di Jakarta, Rabu (14/6/2023).

Baca juga: Jokowi Larang Kementerian dan Lembaga Bikin Aplikasi Baru

Oleh karenanya, orang nomor satu RI itu berpesan kepada para aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) untuk tidak menutup-nutupi adanya kesalahan dalam badan kementerian/lembaga atau BUMN.

"Sekali lagi penguatan dan pengawasan internal jangan jadi aksesoris, jangan ada data-data yang ditutupi, kalau memang salah harus ditunjukkan cara perbaikannya seperti apa," tuturnya.

Peran pengawasan menjadi semakin penting, seiring dengan kondisi ekonomi dunia yang masih tidak menentu. Pasalnya, Jokowi mengakui, saat ini tidak mudah untuk mengumpulkan uang kas negara.

Baca juga: Kata Bahlil, IKN Lanjut Terus, Kecuali Pengganti Jokowi Tidak Sejalan

"Situasi ekonomi dunia tidak mendukung. Setiap rupiah yang kita belanjakan, dari APBN, APBD, ataupun BUMN, semuanya harus produktif," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, diperlukan adanya perbaikan aspek governasi untuk mendukung upaya transformasi ekonomi yang sedang dijalankan pemerintah.

Menurutnya, APIP harus bertindak bukan lagi sebagai watchdog, tetapi lebih sebagai mitra strategis pemerintah, dengan menjalankan fungsi memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan dan efektivitas, memberikan masukan, dan memberikan peringatan dini.

"Juga harus terus mendorong peningkatan perekonomian inklusif, dari mulai tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pertanggungjawaban, terutama untuk memastikan pelaksanaan APBN/ APBD berjalan secara efektif, efesien dan menghilangkan praktik-praktik KKN," ucapnya.

Baca juga: Luhut Pastikan Tidak Ada Proyek Mangkrak Sebelum Jabatan Jokowi Berakhir