Besarnya Modal Asing Masuk dan Kurs Rupiah Terapresiasi, Menggembirakan?

MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati baru-baru ini menyatakan bahwa arus modal asing bersih yang masuk ke pasar keuangan Indonesia dari Januari sampai 12 Desember 2023 sebesar Rp 60,67 triliun (antaranews.com, 16/12/ 2023).

Arus modal asing bersih tersebut sebagaian besar dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN).

Di sisi lain, konsisten dengan hal tersebut, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS secara rata-rata dari Januari sampai 12 Desember 2023 menguat 0,64 persen.

Kurs rupiah terhadap dollar AS yang secara rata-rata menguat ini jauh lebih baik dari mata uang negara-negara G20 dan ASEAN lain yang justru mengalami depresiasi pada periode sama.

Mata uang negara-negara lain yang dimaksud antara lain Peso Filipina yang terdepresiasi 0,62 persen, Baht Thailand terdepresiasi 3,42 persen, Yuan China terdepresiasi 4,02 persen, Ringgit Malaysia terdepresiasi 10,95 persen, dan Yen Jepang terdepresiasi 10,95 persen (antaranews.com, 16/12/2023)

Besarnya modal asing bersih yang masuk ke Indonesia konsisten dengan apresiasi nilai tukar rupiah karena saat ini Indonesia menerapkan sistem nilai tukar mengambang penuh (free floating rate).

Artinya, naik turunnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS akan dibiarkan sesuai mekanisme pasar valuta asing, yaitu sesuai naik turunnya penawaran dan permintaan valuta asing (khususnya dolar AS).

Masuknya modal asing bersih merupakan tambahan bagi stok atau penawaran valuta asing (dollar AS). Jika permintaan valuta asing (dollar AS) tetap, maka harga atau nilai tukar dollar AS terhadap rupiah akan mengalami penurunan atau terdepresiasi. Atau nilai rupiah terhadap dollar AS akan mengalami kenaikan atau terapresiasi.

Masuknya modal asing bersih ke Indonesia yang menyebabkan rupiah terapresiasi terhadap dollar AS tersebut disebabkan kebijakan Bank Indonesia (BI) yang secara konsisten menjaga suku bunga acuan tetap kompetitif agar modal asing tertarik masuk ke Indonesia.

Saat ini suku bunga acuan BI, yaitu BI7DRR adalah 6 persen. Di samping itu kebijakan pemerintah untuk menetapkan bunga SBN dengan jatuh tempo 10 tahun rata-rata 6-7 persen.

Suku bunga setinggi itu juga merupakan daya tarik investor atau pemegang uang asing untuk membelinya.

Di samping faktor besarnya modal asing bersih yang masuk ke Indonesia, terapresiasinya nilai tukar atau kurs rupiah terhadap dollar AS selama Jaanuari-Desember 2023 juga adanya keberhasilan BI untuk tetap menjaga inflasi selama 2023 pada rentang target, yaitu 3 persen plus-minus 1 persen.

Apakah berita yang menggembirakan?

Pertanyaannya: apakah besarnya arus modal asing bersih yang masuk serta terapresiasinya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS merupakan berita menggembirakan? Jawabannya adalah tidak.

Mengapa? Seperti ditegaskan oleh Sri Mulyani pada kesempatan sama, arus modal asing yang masuk ini sangat volatil (naik turun) tergantung dari beberapa faktor, baik dalam negeri maupun luar negeri.

Sri Mulyani tampaknya sadar sebagian besar arus modal asing bersih yang masuk tersebut sebagian besar berasal dari pembelian surat berharga negara dan aset keuangan jangka pendek lain.

Modal asing tersebut sewaktu-waktu bisa ke luar (atau terjadi capital outflow) yang dampaknya tentu nanti pada depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dollar AS dengan beberapa dampak negatif seperti: naiknya harga barang impor serta cicilan serta bunga utang luar negeri.

Lebih-lebih pada tahun politik akhir 2023 dan 2024, potensi arus modal asing ke luar sangat besar.

Sebenarnya yang baik kalau modal asing yang masuk tersebut berupa investasi asing langsung atau Penanaman Modal Asing (PMA). Namun sampai saat ini, untuk masuk ke Indonesia calon investor asing masih menghadapi berbagai kendala.

Hal tersebut tercermin dari Laporan Kemudahan Bisnis (Ease of Doing Business) terbaru yang dibuat Bank Dunia, yaitu tahun 2020 (karena pada 2021 Bank Dunia menghentikan pembuatan laporan tersebut untuk melakukan evaluasi terutama pada metodologinya dan sampai saat ini belum diterbitkan lagi), Indonesia mendapat skor 69,6 dari skor 100 dan berada di atas Filipina, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Timor Leste.

Namun, Indonesia masih kalah dari Vietnam, Brunei Darussalam, Thailand, Malaysia, dan Singapura.

Indikator yang digunakan untuk menyusun Indeks Kemudahan Bisnis tersebut adalah: Prosedur membuka bisnis; Prosedur perizinan konstruksi; Akses listrik untuk industri; Prosedur transaksi/penjaminan properti untuk bisnis; Regulasi dan layanan perkreditan: Perlindungan investor pemegang saham minoritas; Sistem perpajakan untuk bisnis; Prosedur perdagangan ekspor-impor; Prosedur penyelesaian sengketa bisnis secara hukum; dan Prosedur penyelesaian masalah kepailitan.

Dari semua indikator tersebut, Indonesia mendapatkan skor rendah untuk penyelesaian sengketa bisnis secara hukum. Ini yang perlu diperbaiki ke depan untuk menarik PMA masuk.

Mungkin perlu juga berbagai insentif fiskal bagi PMA, misalnya: keringanan pajak atau penundaan pembayaran pajak dipromosikan dan diimplementasikan secara benar dan nyata untuk menarik lebih banyak PMA masuk ke Indonesia.