Kepemilikan Asing di Surat Utang Ritel Pemerintah Kian Kecil

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengelolan Pembiayaan dan Risiko (DJPRR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tahun ini semakin agresif dalam menerbitkan surat utang ritel baik yang bisa diperdagangan maupun yang tidak bisa diperdagangkan.

Direktur Surat Utang Negara DJPRR Kemenkeu Loto S. Ginting menjelaskan, tahun ini saja pemerintah akan menerbitkan surat utang ritel sebanyak 10 seri tahun ini dengan target dana yang dihimpun mencapai Rp 825,7 triliun dengan target kepemilikan investor domestik yang semakin meningkat.

Pasalnya, untuk surat utang ritel yang saat ini masih beredar atau belum jatuh tempo saja, porsi kepemilikan asing hanya 0,57 persen dari Rp 117 triliun, atau setara dengan Rp 0,66 triliun.

"Kontribusi asing cuma 0,57 persen atau 0,66 miliar dari outstanding Rp 117 triliun di SBN (surat berharga negara) ritel, kecil kan," ujar Loto di Jakarta, Senin (1/4/2019).

Loto menjelaskan, besaran kontribusi investor asing terhadap SBN ritel yang cenderung kecil lantaran penerbitan jenis surat utang seri Saving Bond Ritel (SBR) dan Sukuk Tabungan (ST) yang memang tidak bisa diperdagangan cenderung lebih besar dibandingkan dengan jenis SBN yang bisa diperdagangkan.

Selain itu, jika memang jenis SBN yang diterbitkan bisa diperdagangkan, seperti Obligasi Negara Ritel (ORI) atau Sukuk Ritel (Sukri) sejak tahun lalu perdagangan hanya bisa dilakukan dengan WNI saja.

"Jadi itu akhirnya membuat porsi asing di SBN ritel sanga minimalis itu terjadi atas Sukuk Ritel maupun ORI yang sebelum tahun lalu penerbitannya. Nanti mungkin 3 tahun ke depan, dari tahun 2018 berarti 2021, kalau kebijakan kita terus berjalan, tidak ada lagi porsi asing di ritel," ujar dia.