Ada Subsidi, Posisi RI Bisa Kuat Saat Negosiasi dengan Produsen Kendaraan Listrik Besar

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah resmi akan memberikan insentif berupa pemberian subsidi untuk kepemililan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) pada 20 Maret mendatang.

Insentif tersebut diharapkan dapat memperkuat posisi negoisasi Indonesia dengan produsen kendaraan listrik, untuk menanamkan modalnya di Tanah Air.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, saat ini pemerintah sudah memasuki tahap finalisasi negoisasi dengan dua produsen kendaraan dunia.

"Kita berharap dengan kita keluarkan aturan baru ini, akan membuat posisi kita jauh lebih kuat dari yang terjadi beberapa hari terakhir," ujar Luhut, dalam konferensi pers, Senin (6/3/2023).

Baca juga: Soal Subsidi Kendaraan Listrik, Menperin: Produsen Tak Boleh Naikkan Harga Jual

Luhut menjelaskan, persaingan antarnegara menggaet investor produsen kendaraan listrik sangat ketat, dan tergantung dengan pemberian insentif untuk KBLBB.

Keberadaan produsen kendaraan listrik sendiri dinilai menjadi sangat penting untuk menciptakan ekosistem baterai kendaraan listrik Tanah Air.

"Karena kalau tanpa ada membangun mobil listrik di Indonesia maka mimpi kita untuk mendapat itu tidak akan kejadian," ujar Luhut.

Baca juga: Tesla Dapat Bebas Bea Masuk Mobil Listrik jika Bikin Pabrik di RI

Oleh karenanya, Luhut berharap, penerapan insentif kepemilikan KBLBB dapat menarik minat investor untuk membangun pabrik di Indonesia.

"Kendala dari mereka masih ingin melihat indonesia meemberikan insentif yang sama atau tidak dengan negara yang memproduksi sama seperti ini," ucapnya.