Di Forum G20-L20, Perwakilan Buruh RI Soroti Kasus TPPO dan Kesejahteraan Pekerja

JAKARTA, KOMPAS.com - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menjadi perwakilan Indonesia dalam gelaran G20-Labour 20 Engagement Summit 2023 yang berlangsung di India. Acara ini merupakan kumpulan forum dunia yang berisi serikat pekerja dari anggota G20 dan Global Union Federations.

Ketua DPD KSPSI DKI Jakarta sekaligus Ketua Umum Serikat Pekerja Informal dan Pekerja Profesional Indonesia (IMMPI) William Yani Wea mengatakan, dalam Forum itu, dirinya menyampaikan isu utama yakni peningkatan kehidupan sosial bagi para pekerja.

Menurutnya, butuh aksi nyata untuk meningkatkan kesejahteraan bagi para tenaga kerja. "Peningkatan kesejahteraan pekerja menjadi isu utama yang kami bawa karena ini merupakan keharusnya," katanya melalui keterangan tertulis, Kamis (22/6/2023).

Baca juga: Kasus TPPO di Lampung, 7 Korban Bayar Rp 50 Juta buat Kerja di Hongkong dan Jepang

Dia juga meminta dunia melek soal human trafficking atau perdagangan orang yang semakin meresahkan. Apalagi kini, banyak pekerja terpaksa pergi ke negara penerima secara 'undocumented' atau dibayar dengan upah murah bahkan menjadi korban perdagangan orang.

KSPSI kata Yani akan terus mengawal isu ini dengan cara melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap permasalahan terkait pemberi kerja, pemenuhan hak-hak pekerja, penyelesaian kasus, pendampingan, mediasi, advokasi, dan pemberian bantuan hukum.

"Persoalan human trafficking atau buruh migran ini penting untuk dibahas. Kami melihat buruh migran bisa langsung berubah warna menjadi pengungsi dan ini menjadi masalah bagi sebagian negara anggota G20 yang seharusnya bisa diselesaikan oleh mereka," ujar Yani.

Baca juga: Soal TPPO, Dirjen Imigrasi: Ini Kejadian Lama, Pelakunya Pada Tahu Semua Kok

Untuk mengatasi hal itu, perlu adanya peningkatan proteksi berupa peningkatan ekstra fund, peningkatan kepedulian pemerintah setiap negara sangat dibutuhkan khususnya dari anggota G20.

Dengan memiliki dana yang memadai dapat dilakukan pelatihan yang sesuai kebutuhan sehingga tidak ada lagi cerita sedih dari pekerja migran karena upah tidak dibayar, ada dibayar sebagian bahkan berhadapan dengan hukum.

"Kami berharap dukungan teman-teman delegasi agar secara bersama-sama kita mendesak pemerintah G20 memberikan perhatian terhadap pekerja migran agar dilindungi dan dihormati sejak berangkat sampai di negara tujuan dan sampai pulang," ucap Yani.