JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menanggapi kritik terhadap kebijakan hilirisasi pemerintah yang dilontarkan oleh Co-Captain Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas Amin), Thomas Trikasih Lembong.
Menurutnya, kritik merupakan suatu hal yang wajar dalam negara yang menganut bentuk pemerintahan demokrasi, sehingga dirinya menghargai berbagai kritik yang terlontar.
"Tapi kami pemerintah berkeyakinan bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita, menciptakan nilai tambah, mendorong kedaulatan negara kita," ujar Bahlil, ditemui di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (8/12/2023).
Lebih lanjut Bahlil menampik argumen yang menilai, program hilirisasi pemerintah hanya berfokus kepada komoditas nikel.
Baca juga: Jawab Bahlil Soal IKN, Anies: Jangan Paksa Investor
Pemerintah disebut telah melakukan pengolahan terhadap berbagai komoditas mentah lain, seperti bijih besi yang diolah menjadi baja nirkarat atau stainless steel.
"Jadi pikirannya jangan sempit gitu loh," kata Bahlil.
"Saya kadang-kadang bingung ketika orang berpandangan bahwa hilirisasi itu hanya bagian satu prodak, seperti ekosistem baterai EV," sambungnya.
Bahlil pun menekankan, pengolahan bahan baku menjadi barang siap pakai menjadi penting untuk menciptakan nilai tambah, mendongkrak perekonomian nasional, dan pada akhirnya menciptakan kedaulatan ekonomi.
"Kalau kita masih berpikir mengirim raw material, itu sama dengan kita berpikir kita dalam dunia penjajahan," ucapnya.
Baca juga: Bahlil Bocorkan Perkembangan Nasib Kontrak Freeport
Sebelumnya, Co-Captain Timnas Amin Thomas Trikasih Lembong menyoroti sejumlah permasalahan yang terjadi dalam program hilirisasi pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Masalah pertama, hilirisasi dinilai tidak berorientasi kepada pasar, dan justru dilakukan berdasarkan kepentingan pemerintah untuk memanfaatkan komoditas yang tengah diminati seperti nikel.
Selain itu, hilirisasi juga dianggap terlalu berorientasi kepada nikel, di mana pemerintah terkesan mengabaikan berbagai komoditas dasar potensial lainnya.
"Terakhir dampak pada lingkungan hidup karena kadar nikel di tanah kita begitu rendah baik aspek penambang nikelnya maupun pengolahan nikelnya," kata dia, dalam diskusi yang dilaksanakan oleh CSIS, Rabu (16/2/2023).
Baca juga: Soal Kabar TikTok Gandeng Tokopedia, Bahlil: Saya Belum Tahu
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.