Kondisi APBN bila Prabowo Beri Makan dan Susu Gratis

ADA joke politik yang kocak di kalangan para politisi Inggris, "apa perbedaan PM Boris Johnson dan rambutnya? Rambutnya tak pernah berbohong."

Janji politik boleh sili berganti, namun rambut Boris Johnson tetap berantakan.

Yang dipegang dari politisi adalah janjinya. Setiap momentum politik, janji-janji politik datang berdedai. Dan yang dipegang rakyat dalam siklus demokrasi lima tahunan adalah "janji suci politik".

Di antara janji politik yang menarik jelang Pilpres 2024 di Indonesia, adalah makan siang dan susu gratis di sekolah.

Program ini ditujukan untuk anak-anak sekolah miskin. Pada 40 persen kelompok masyarakat dengan pendapatan terendah. Dalam rangka mendukung asupan protein anak yang lemah secara ekonomi.

Program makan siang dan minum susu gratis di sekolah, adalah kebijakan yang berdampak pada ekspansi fiskal—peningkatan belanja dalam postur APBN.

Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming merilis, untuk program tersebut, butuh anggaran sekitar Rp 400 triliun.

TKN Prabowo-Gibran katakan, selain dari optimalisasi sumber penerimaan negara, sumber pembiayaan juga berasal dari berbagai komponen belanja dalam bentuk refocusing dan realokasi dari berbagai sumber, khususnya kementerian sektoral seperti kementerian pendidikan dan kesehatan. Ini idenya yang perlu digali lebih dalam, karena berdampak pada APBN ke depan.

Pasalnya, untuk realokasi dan refocusing, akan berdampak pada kinerja kementerian/lembaga terkait.

Pada era Jokowi, paradigma anggaran itu "money follow the program". Jadi angka-angka rupiah dalam APBN diestimasi mengikuti program yang sudah dicanangkan dengan berbasiskan pada asumsi makro APBN.

Jadi kalau mau kasih makan dan minum susu gratis, maka kapasitas fiskal harus digenjot dulu. Rasio penerimaan negara harus dikerek. Dengan demikian, peningkatan belanja bisa di-cover—karena ada ruang fiskal yang tersedia dan cukup.

Terkadang kita salah kaprah, mengira APBN seperti uang cash di tangan, tidak! APBN adalah cita-cita mulia pembangunan. Isinya adalah asumsi selama satu periode anggaran.

Janji-janji suci pembangunan bisa dijalankan lewat belanja APBN, bila pemerintah memiliki kapasitas fiskal yang cukup melalui penerimaan negara.

Makan dan minum susu gratis

Bila program makan dan minum susu gratis dijalankan, maka terjadi tambahan belanja APBN sebesar Rp 400 triliun. Meningkatkan belanja negara dari Rp 3.276,8 triliun menjadi Rp 3.676,8 triliun.

Hal ini akan berdampak pada peningkatan defisit anggaran dari minus Rp 838,9 triliun menjadi minus Rp 1.238,9 triliun, atau sekitar 6,2 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).