Targetkan Bandara Raja Haji Bisa Didarati Pesawat Besar, Menhub: Ini Perintah Presiden

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menargetkan Bandara Raja Haji Abdullah di Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau (Kepri) bisa didarati pesawat berbadan besar seperti jenis Boeing 737.

Hal itu diungkapkannya ketika meninjau langsung Bandara Raja Haji Abdullah pada Kamis (8/2/2024).

Menurut Budi karya, dengan adanya penerbangan yang menggunakan pesawat lebih besar, maka masyarakat akan lebih mudah mencapai Tanjung Balai Karimun sehingga mendorong pariwisata dan industri di daerah tersebut.

"Kita mengupayakan pesawat Boeing 737 akan bisa landing di sini (Bandara Raja Haji Abdullah). Supaya industri dan pariwisata tambah maju," ujarnya dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (9/2/2024).

Baca juga: Jadi Menteri PUPR Ad Interim, Menhub Budi Karya Dampingi Jokowi Resmikan Jalan Tol di Sumut

Ia menuturkan, Kemenhub terus melakukan pembangunan dan perpanjangan landasan pacu atau runway Bandara Raja Haji Abdullah. Targetnya tahun ini runway dapat mencapai panjang 2.000 meter.

Dia pun optimistis pembebasan lahan dan perpanjangan runway akan dapat diselesaikan sehingga target panjang runway bisa tercapai. Maka nantinya, Bandara Raja Haji Abdullah pun dapat didarati pesawat jenis Boeing 737.

"Kita sudah selesaikan selama beberapa tahun menjadi 1.800 m. Tahun ini nanti akan kita perpanjang menjadi 2.000 meter," ungkap Budi Karya.

Secara rinci, saat ini Bandara Raja Haji Abdullah memiliki luas terminal 770 meter persegi, panjang runway 1.800 meter x 30 meter dan dapat didarati pesawat ATR 72.

Adapun Tanjung Balai Karimun sendiri merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia.

Dengan demikian diperlukan pengembangan fasilitas dan operasional untuk memperkuat posisi NKRI diperbatasan, salah satunya dengan meningkatkan konektivitas Bandara Raja Haji Abdullah.

Menurut Budi Karya, pengembangan bandara di Tanjung Balai Karimun itu sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokow) yang ingin adanya pembangunan di pulau terluar.

"Ini perintah Presiden, pulau terluar harus dilaksanakan pembangunan," kata dia.

Baca juga: Mulai 1 Februari 2024, Beli Tiket Damri Bandara Soekarno-Hatta dan Transjawa Harus Cashless