Kemenhub Usulkan Pengembangan Transportasi Laut di Indonesia dan ASEAN

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menyatakan, Indonesia berupaya untuk mendukung aksesibilitas dari peelabuhan melalui jalan akses dari dan menuju pelabuhan.

Pemerintah juga mendorong pengembangan Kawasan Industri untuk mendukung pemanfaatan Pelabuhan. Selain itu, peningkatan konektivitas di Indonesia juga didukung melalui dibentuknya Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP).

KPPIP berfungsi sebagai unit koordinasi dalam pengambilan keputusan untuk mendorong penyelesaian masalah yang muncul akibat kurang efektifnya koordinasi beragam pemangku kepentingan.

Baca juga: Terbang ke Jepang, Menhub Bahas MRT Jakarta hingga Pelabuhan Patimban

Dok. Pelindo III Ilustrasi Pelabuhan Tanjung Emas Semarang

Hal ini diungkapkan Kemenhub dalam Pertemuan Kelompok Kerja Transportasi Maritim ASEAN ke-46 (The 46th ASEAN Maritime Transport Working Group) yang diselenggarakan di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, pada 6 sampai 8 Mei 2024.

“KPPIP menjadi point of contact dalam implementasi koordinasi untuk debottlenecking PSN dan Proyek Prioritas,” ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Lollan Panjaitan dalam keterangan tertulis, Kamis (9/5/2024).

Terkait Pembahasan pengoperasian jaringan pelayaran kapal Ro-Ro di ASEAN, terang Lollan, Indonesia menyatakan dukungan penuh terhadap proyek-proyek yang dapat meningkatkan perekonomian global, khususnya melalui konektivitas yang meningkatkan perdagangan antar negara.

Sehubungan dengan pelayaran kapal Ro-Ro dengan Rute Dumai-Melaka, disampaikan bahwa pada sisi darat pelabuhan Bandar Sri Junjungan saat ini sedang dalam tahap kontruksi terminal penumpang dan diperkirakan akan selesai pada Juni 2024 dengan progres saat ini mencapai 61 persen dan pembangunan fasilitas CIQS di area pelabuhan yang ditargetkan selesai pada akhir 2024.

Baca juga: Kemenhub Rehabilitasi dan Rekonstruksi 2 Pelabuhan Terdampak Gempa Palu

Saat ini, Lollan menjelaskan, Indonesia sedang menyusun Joint Task Force RoRo Dumai-Melaka Indonesia bekerjasama dengan Kementerian/Lembaga terkait di Indonesia.

Pemerintah Indonesia, imbuh Lollan, menyarankan Malaysia untuk membentuk Joint Task Force gabungan dari dua negara untuk mempercepat penyelesaian masalah ini.