Salin Artikel

Telat Lapor SPT Pajak, Bagaimana Cara Bayar Dendanya?

Denda bagi wajib pajak yang telat lapor SPT sebesar Rp 100.000 untuk wajib pajak orang pribadi dan Rp 1 juta untuk wajib pajak badan.

Adapun batas waktu lapor SPT pajak 2018 ialah 31 Maret 2019 untuk wajib pajak orang pribadi dan 30 April 2019 untuk wajib pajak badan.

Kantor pajak akan menerbitkan surat tagihan pajak dan akan dikirimkan kepada wajib pajak yang telat atau tidak lapor SPT.

"Itu akan ditagih oleh KPP melalui penerbitan surat tagihan pajak (STP) nanti setelah batas waktu penyampaian SPT tahunan selesai," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama, Jakarta, Senin (11/3/2019).

Sebelum sampai pada pembayaran denda, kantor pajak akan mengimbau terlebih dahulu wajib pajak agar secepatnya melaporkan SPT pajaknya.

Adapun cara membayar denda tak perlu repot ke kantor pajak. Sebab, pembayaran bisa dilakukan dengan cara transfer ke kas negara.

Transfer uang bisa diakukan di bank yang ditunjuk khusus atau bank persepsi. Selain melalui bank, pembayaran denda telat lapor SPT pajak juga bisa melalui kantor pos terdekat.

Namun, sebelum membayar, pastikan sudah memiliki akun DJP Online untuk membuat kode billing bayar pajak online.

Caranya buka laman DJP Online atau langsung ke laman e-billing. Isi jenis pajak, jenis setoran, hingga nomor ketepatan yang sesuai dengan STP yang diterima dari kantor pajak.

Setelah itu wajib pajak akan mendapatkan kode billing.

Pembayaran bisa dilakukan melalui ATM hingga internet banking dengan menggunakan kode billing tersebut.

https://money.kompas.com/read/2019/03/11/132120926/telat-lapor-spt-pajak-bagaimana-cara-bayar-dendanya

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rampingkan Bisnis Model, Unilever Bakal PHK 1.500 Karyawan Secara Global

Rampingkan Bisnis Model, Unilever Bakal PHK 1.500 Karyawan Secara Global

Work Smart
DPR Minta DJKN 'Pelototi' Pengalihan Aset BLBI Agar Tak Kembali ke Pemilik Lama

DPR Minta DJKN "Pelototi" Pengalihan Aset BLBI Agar Tak Kembali ke Pemilik Lama

Whats New
IHSG Diprediksi Melemah Hari Ini, Simak Rekomendasi Sahamnya

IHSG Diprediksi Melemah Hari Ini, Simak Rekomendasi Sahamnya

Whats New
Mengapa Bandara Halim Perlu Direvitalisasi? Ini Jawaban Menhub

Mengapa Bandara Halim Perlu Direvitalisasi? Ini Jawaban Menhub

Whats New
Cara Daftar m-Banking BRI lewat HP, Tanpa Perlu ke Bank

Cara Daftar m-Banking BRI lewat HP, Tanpa Perlu ke Bank

Whats New
[POPULER MONEY] Nasib Warga Kampung Miliarder Tuban | Biang Kerok Tiket Garuda Terkenal Mahal

[POPULER MONEY] Nasib Warga Kampung Miliarder Tuban | Biang Kerok Tiket Garuda Terkenal Mahal

Whats New
Minyak Goreng Rp 14.000 di Pasar Tradisional Belum Ada, Ini Kata Kemendag

Minyak Goreng Rp 14.000 di Pasar Tradisional Belum Ada, Ini Kata Kemendag

Whats New
Bos PLN Jamin Krisis Batu Bara Tak Akan Terulang Lagi

Bos PLN Jamin Krisis Batu Bara Tak Akan Terulang Lagi

Whats New
Menaker: Tak Punya Kompetensi, PMI Tak Boleh Berangkat ke Luar Negeri

Menaker: Tak Punya Kompetensi, PMI Tak Boleh Berangkat ke Luar Negeri

Whats New
Inti Masalah Ekonomi dan Faktor yang Memengaruhinya

Inti Masalah Ekonomi dan Faktor yang Memengaruhinya

Earn Smart
Jokowi hingga Tony Blair Bakal Hadiri Acara Pendahuluan Presidensi B20, Apa yang Dibahas?

Jokowi hingga Tony Blair Bakal Hadiri Acara Pendahuluan Presidensi B20, Apa yang Dibahas?

Whats New
Dana Abadi Beasiswa LPDP Tembus Rp 99 Triliun

Dana Abadi Beasiswa LPDP Tembus Rp 99 Triliun

Whats New
Erick Thohir Beberkan Biang Kerok Tiket Garuda Terkenal Mahal

Erick Thohir Beberkan Biang Kerok Tiket Garuda Terkenal Mahal

Whats New
Menteri PUPR Minta Para Insinyur Berpartisipasi Bangun IKN Jadi Kota Masa Depan

Menteri PUPR Minta Para Insinyur Berpartisipasi Bangun IKN Jadi Kota Masa Depan

Whats New
Tunjangannya Rp 127 Juta Per Bulan, Ini Tugas dan Fungsi Sekda DKI

Tunjangannya Rp 127 Juta Per Bulan, Ini Tugas dan Fungsi Sekda DKI

Whats New
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.