PGN Buka Opsi Impor untuk Tekan Harga Gas

Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara Gigih Prakoso mengatakan, pihaknya akan siap mendukung langkah yang dilakukan Presiden Joko Widodo

"Mengenai impor ini kita lakukan sebagai opsi dan balancing apabila diperlukan harga dan ongkos produksi di dalam negeri," ujarnya di Jakarta, Selasa (21/1/2020).

Saat ini ucapnya, PGN masih menunggu kewajiban memenuhi pasokan dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO).

"Kami membutuhkan alokasi DMO untuk memenuhi kebutuhan gas dalam negeri dan sektor industri, kami sudah menghitung yang perlu diberikan sebanyak 320 mmscpd dan ini sesuai dengan Perpres No.40/2016," kata dia.

Gigih berharap kebutuhan gas ini bisa dipenuhi dengan pembelian alokasi khusus dengan harga yang juga khusus.

Di samping itu, PGN berharap komponen biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari harga gas juga dikurangi atau dihilangkan agar harga gas bisa lebih murah.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengungkapkan kekesalan atas tingginya harga gas industri.

Saat memimpin rapat terbatas terkait harga gas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/1/2020), Jokowi bahkan menyatakan bahwa ia ingin berkata kasar karena kesal dengan mahalnya harga gas.

Awalnya, Jokowi menjabarkan bahwa tingginya harga gas ini membuat produk-produk Indonesia kalah bersaing dari produk luar. 

"Harga gas akan sangat berpengaruh pada daya saing produk industri kita di pasar dunia. Kita kalah terus produk-produk kita gara-gara harga gas yang mahal," kata Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/1/2020).

Padahal, Jokowi menyebutkan, ada enam sektor industri yang menggunakan 80 persen volume gas Indonesia, yaitu industri kimia, industri makanan, industri keramik, industri baja, industri pupuk, dan industri gelas.