Diterpa Corona, Pengusaha Transportasi Minta Insentif ke Pemerintah

“Kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas kita saat ini. Tapi tentunya setelah itu, kita perlu mencari cara agar geliat bisnis tetap dapat berjalan positif di masa mendatang,” ujar Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perhubungan Carmelita Hartoto, Selasa (17/3/2020).

Carmelita menjelaskan, di sektor transportasi darat insentif bisa diberikan dalam bentuk fiskal, menunda pemungutan pajak selama enam bulan, yang mencakup pemberian fasilitas PPh 21 ditanggung pemerintah (DTP), relaksasi pembebasan PPh 22 impor, pengurangan PPh 25, relaksasi restitusi PPN dipercepat.

Selain itu, dibutuhkan juga dukungan perbankan dengan memberikan bunga yang kompetitif dan tenor panjang, juga relaksasi kredit terhadap pinjaman alat-alat produksi utama.

Sementara pada sektor pelayaran juga dibutuhkan insentif seperti, reschedule pembayaran pinjaman bank, discount rate pinjaman yang rendah dan pemberian grace periode pembayaran pinjaman, penghapusan pajak atas BBM, dan juga harga BBM yang kompetitif dengan supply yang stabil.

Di sektor angkutan udara juga diharapkan adanya stimulus dalam bentuk penangguhan sementara waktu atas pemberlakuan dan pembayaran komponen-komponen. 

Di samping itu, sektor transportasi udara juga membutuhkan dukungan suku bunga rendah kepada bank pemerintah untuk mendukung kelancaran usaha penerbangan.

“Dunia usaha di sektor transportasi butuh insentif-insentif semacam ini karena akan memunculkan geliat bisnis lagi setelah ekonomi kita diterpa virus corona,” kata dia.

Tak hanya itu, para pelaku usaha, kata Carmelita juga meminta pendemik ini ditangani secara serius. Misalnya dengan memperkecil potensi terjadinya penularan.

“Tidak seperti kemarin, yang tiba-tiba transportasi publik dikurangi tanpa pemberitahuan. Akhirnya terjadi penumpukan penumpang. Ini yang perlu diperhatikan. Kalau perlu social distancing dikampanyekan lebih gencar,” ucap dia.