Soal Pembatasan Transportasi, Pemerintah Mau Lihat Kesiapan Masyarakat

Pemerintah kata dia, memiliki alasan belum mengambil keputusan untuk membatasi transportasi di Jabodetabek.

"Intinya masih rekomendasi sifatnya, tidak mandatori. Karena keputusan prinsip belum diputuskan oleh pemerintah nasional. Sekaligus kami ingin melihat kesiapan masyarakat, seperti apa," ujarnya melalui konfrensi video, Kamis (2/4/2020).

Ridwan menilai, sebagian besar masyarakat kaget dan panik saat mendengar kabar terkait pembatasan transportasi oleh BPTJ pada Rabu (1/4/2020) malam.

"Kalau kami lihat kemarin, sebagian besar kaget ya, panik. Itu yang sebetulnya menurut saya masyarakat harus belajar. Saat ini sudah dinyatakan kondisi gawat darurat menurut saya," kata dia.

Menurut Ridwan, di kondisi pandemi virus corona seperti saat ini,hal yang paling penting yakni kesehatan keselamatan masyarakat. Oleh karena itu, ia menilai semua pihak harus bersama-sama memikul tanggung jawab.

Hal tersebut menurutnya juga perlu ada pada para pengusaha.

"Sehingga saya menyarankan semua risiko kita tanggung bersama. Nggak ada cerita bisnis saya berkurang, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Itu yang menurut saya harus bersama-sama menyikapi secara bijak," ucapnya.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan merekomendasikan kepada pemerintah daerah di wilayah Jabodetabek untuk melakukan pembatasan penggunaan moda transportasi guna mencegah penyebaran Covid-19.

Hal tersebut diketahui berdasarkan Surat Edaran yang dikeluarkan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan Nomor SE.5.BPTJ.Tahun 2020.

Surat edaran tersebut dikeluarkan untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.