Stafsus Erick Thohir: Suntikan Rp 8,5 Triliun ke Garuda Bukan "Bailout"

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, dana tersebut merupakan dana pinjaman, sehingga Garuda Indonesia tetap harus mengembalikan dana tersebut ke pemerintah.

“Skema dana Rp 8,5 triliun yang masih dalam pembicaraan mekanismenya. Dana ini dalam bentuk pinjaman yang harus dikembalikan kepada pemerintah,” ujar Arya dalam pesan singkatnya, Kamis (14/5/2020).

Arya pun menegaskan dana tersebut bukan merupakan bailout. Garuda Indonesia harus tetap mengembalikan dana tersebut ke negara di kemudian harinya.

“Jadi yang benar hanya pinjaman sementara (bridging loan) sebesar Rp. 8,5 triliun yang disiapkan, enggak ada bailout, jadi ini pinjaman,” kata Arya.

Mengenai utang jatuh tempo sebesar 500 juta dollar AS yang dimiliki Garuda Indonesia, Arya mengatakan saat ini sedang dalam tahap pembicaraan.

“Yang bener kan ada penundaan pembayaran dan restrukturisasi Global Sukuk 500 juta dollar AS (ini tidak ada dukungan pemerintah, alias B to B),” ucap dia.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana mengalokasikan Rp 149,15 triliun untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Anggaran tersebut terbagi menjadi tiga.

Pertama, percepatan pembayaran kompensasi dan penugasan untuk BUMN sebesar Rp 94,23 triliun. Dari anggaran tersebut, BUMN yang menerimanya antara lain PT Pertamina senilai Rp 48,25 triliun, PT PLN sebanyak Rp 45,42 triliun, serta Bulog sebanyak Rp 560 miliar.

Kedua, penyertaan modal negara (PMN) sebanyak Rp 25,27 triliun untuk lima BUMN. yakni PT PLN senilai Rp 5 triliun, PT Hutama Karya (HK) sebesar Rp 11 triliun, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) sebanyak Rp 6,27 triliun, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) senilai Rp 2,5 triliun, dan PT Indonesia Tourism Development Coporation (ITCD) sebanyak Rp 500 miliar.

Ketiga, talangan modal kerja BUMN sebanyak Rp 32,65 triliun alokasinya untuk PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) senilai Rp 8,5 triliun, Perumnas sebesar Rp 650 miliar, KAI sebanyak Rp 3,5 triliun, PTPN senilai Rp 4 triliun, Bulog sejumlah Rp 13 triliun, dan PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) sebanyak Rp 3 triliun.