Anggaran Pemulihan Ekonomi Membesar, Defisit APBN 2020 Bengkak Jadi Rp 1.039,2 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan, dengan peningkatan alokasi anggaran tersebut, maka bakal merubah postur Alokasi Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) 2020.

Perempuan yang akrab disapa Ani tersebut mengatakan, terjadi peningkatan defisit dari Rp 852,9 triliun atau sekitar 5,07 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) di dalam Perpres Nomor 54 tahun 2020, menjadi Rp 1.039,2 triliun atau menjadi 6,34 persen dari PDB.

Angka tersebut juga lebih tinggi dari perhitungan Sri Mulyani sebelumnya ketika sempat memaparkan rancangan program PEN yang sebesar 6,27 persen dari PDB atau sekitar Rp 1.028,5 triliun.

"Dengan demikian Perpres nomor 54 tahun 2020 ini akan direvisi dengan defisit yang meningkat dari Rp 852,9 triliun atau 5,07 persen dari PDB menjadi Rp 1.039,2 triliun atau menjadi 6,34 persen dari PDB," jelas Sri Mulyani dalam video conference usai sidang kabinet, Rabu (3/6/2020).

Bendahara Negara itu pun menjelaskan, defisit yang llebih lebar disebabkan karena turunnya penerimaan negara yang lebih dalam.

Pendapatan negara mengalami koreksi di dalam revisi Perpres 54 2020, yaitu sebesar Rp 1.699,1 triliun dari Rp 1.760,9 triliun dengan penerimaan perpajakan mengalami tekanan menjadi Rp 1.404,5 triliun dari yang sebelumnya sebesar Rp 1.462,62 triliun.

Belanja negara yang digunakan untuk menampung berbagai program pemulihan dan penanganan Covid-19 menghalami peningkatan dari yang sebelumnya sebesar Rp 2.613,8 triliun pada Perpres 54 2020 menjadi Rp 2.738,4 triliun.

"Atau terjadi kenaikan belanja sebesar Rp 124,5 triliun. Itu mencakup berbagai belanja utnuk mendukung pemulihan ekonomi dan penanganan Covid-19, termasuk daerah dan sektoral.

Sri Mulyani pun mengatakan dengan peningkatan defisit tersebut, otoritas fiskal bakal menggunakan berbagai sumber pendanaan dengan risiko paling kecil atau dengan biaya yang paling tinggi atau rendah.

Beberapa sumber pembiayaan yang dipertimbangkan untuk menambal defisit seperti pembiayaan internal dari saldo anggaran lebih (SAL) pemerintah, dana abadi bidang kesehatan serta dari Badan Layanan Umum (BLU) atau dari pernaikan pinjaman program dengan bunga rendah.

Selain itu, pemerintah juga bakal melakukan penerbitan surat berharga negara (SBN) baik di domestik maupun global.

"Dan dengan dukungan dari BI melalui kebijakan-kebijakan moneternya seperti penurunan GWM (giro wajib minimum), dan BI sebagai standby buyer pasar perdana dan dari sisi dukungan BI untuk berbagai program yang melibatkan pembiayaan below the line," ujar Sri Mulyani.

"Kami bersama Pak Perry (Gubernur BI) akan melakukan SKB (Surat Keputusan Bersama) untuk mekanisme pembiayaan above the line melalui market dan SKB kedua untuk sharing burden baik untuk menjaga sustainability di sisi kebijakan fiskal maupun kredibilitas di kebijakan moneter," jelas dia.