Salin Artikel

Masih Bingung Perbedaan Materai 6000 dan Materai 3000?

JAKARTA, KOMPAS.com - Siapa tak kenal dengan meterai atau yang sering diucapkan sebagai materai. Penggunaan materai seringkali ditemui ketika harus berurusan dengan dokumen penting, sebut saja dokumen perjanjian. 

Tujuan penempelan materai adalah memberikan nilai hukum pada sebuah dokumen yang telah dibuat. Bea materai merupakan pajak yang dikenakan pada beberapa dokumen resmi dengan maksud untuk memberikan nilai hukum terhadap sebuah dokumen.

Untuk surat yang ditandatangi, materai yang digunakan biasanya adalah materai 6000. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan materai 3000.

Lalu, apa perbedaan materai 6000 dan materai 3000?

Dikutip dari DJP Kementerian Keuangan, penggunaan dan fungsi materai diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai, bea materai adalah pajak dokumen yang dibebankan oleh negara untuk dokumen tertentu.

Perbedaan penggunaan materai 6000 dan materai 3000 secara spesifik diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2000.

Penggunaan materai 6000

Penggunaan materai 3000

  • Surat yang memuat jumlah uang lebih dari Rp 250.000 sampai dengan Rp 1.000.000
  • Surat berharga wesel, promes dan aksep dengan nominal lebih dari Rp 250.000 sampai Rp 1.000.000
  • Cek, bilyet, giro
  • Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp1.000.000.

Secara garis besar, fungsi materai 6000 digunakan untuk surat berharga dengan nominal di atas Rp 1.000.000. Sementara materai 3000 dipakai untuk surat berharga yang nominalnya sampai Rp 1.000.000. Ini membuat penggunaan materai 6000 lebih luas dibandingkan materai 3000. 

Sebenarnya, tak semua dokumen berharga harus dibubuhi materai. Dengan kata lain, dokumen tanpa materai bukan berarti dokumen tersebut dianggap tidak sah. Namun, dokumen tanpa materai tersebut tak bisa dijadikan alat bukti di pengadilan.

Status dokumen tak bermaterai

Dalam kasus ketika surat atau dokumen tidak dibubuhi materai namun akan dijadikan bukti ke pengadilan, maka pelunasan bea materai dilakukan dengan Pemeteraian Kemudian.

"Pemeteraian kemudian dilakukan atas dokumen yang semula tidak terutang Bea Meterai namun akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan. Pemeteraian kemudian juga dilakukan atas dokumen yang dibuat di luar negeri yang akan digunakan di Indonesia," bunyi Pasal 1 huruf c Kepmenkeu 476/2002.

Pemeteraian kemudian wajib dilakukan oleh pemegang dokumen dengan menggunakan Meterai Tempel atau Surat Setoran Pajak dan kemudian disahkan oleh Pejabat Pos.

Artinya, pembuktian surat yang tidak dibubuhi materai, memiliki kekuatan hukum yang sama dengan surat bermaterai. Namun agar bisa dijadikan alat bukti di pengadilan, surat tersebut haruslah melunasi pajak bea materai yang terutang.

Saat ini, pelunasan bea materai dapat dilakukan melalui aplikasi e-Meterai yang diatur dengan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-66/PJ/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelunasan Bea Meterai Dengan Membubuhkan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai Digital.

Penggunaan materai digital bisa dilakukan jika wajib pajak mengajukan permohonan izin kepada Kantor Pelayanan Pajak untuk menggunakan mesin teraan.

Dalam banyak kasus, seringkali perusahaan besar membutuhkan banyak dokumen bermaterai. Sehingga materai digital cukup membantu operasional perusahaan.

https://money.kompas.com/read/2020/08/15/103859926/masih-bingung-perbedaan-materai-6000-dan-materai-3000

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mencegah Kehilangan Perpajakan dari Pengelolaan Dana Desa

Mencegah Kehilangan Perpajakan dari Pengelolaan Dana Desa

Whats New
Soal Rencana Penyehataan Keuangan Wanaartha Life, Ini Kata OJK

Soal Rencana Penyehataan Keuangan Wanaartha Life, Ini Kata OJK

Whats New
6.000 Hektar Lahan di Sumbar Dikebut untuk Peremajaan Sawit Rakyat

6.000 Hektar Lahan di Sumbar Dikebut untuk Peremajaan Sawit Rakyat

Whats New
Tawarkan Bunga Rendah, Simak Syarat Pengajuan dari 5 Jenis KUR Mandiri

Tawarkan Bunga Rendah, Simak Syarat Pengajuan dari 5 Jenis KUR Mandiri

Whats New
Daftar Lelang Rumah Murah di Bandung Nilai Limit Mulai Rp 100 Jutaan

Daftar Lelang Rumah Murah di Bandung Nilai Limit Mulai Rp 100 Jutaan

Spend Smart
Telkom Indonesia Buka 22 Lowongan Kerja, Ini Kualifikasinya

Telkom Indonesia Buka 22 Lowongan Kerja, Ini Kualifikasinya

Work Smart
IWIP Berikan Pelatihan Kerja Gratis untuk 17.358 Orang, Tingkat Pengangguran di Halmahera Tengah Turun

IWIP Berikan Pelatihan Kerja Gratis untuk 17.358 Orang, Tingkat Pengangguran di Halmahera Tengah Turun

Rilis
Awal Sesi, IHSG Langsung Melesat 1 Persen

Awal Sesi, IHSG Langsung Melesat 1 Persen

Whats New
Melonjak Rp 10.000 Per Gram, Cek Rincian Harga Emas Antam Hari Ini

Melonjak Rp 10.000 Per Gram, Cek Rincian Harga Emas Antam Hari Ini

Whats New
Harga Emas Hari Ini di Pegadaian Ukuran 0,5 Gram hingga 1 Kg

Harga Emas Hari Ini di Pegadaian Ukuran 0,5 Gram hingga 1 Kg

Spend Smart
Dukung Percepatan Ekosistem Cloud, Biznet Gio dan Lyrid Luncurkan Layanan Otomatisasi Microservice

Dukung Percepatan Ekosistem Cloud, Biznet Gio dan Lyrid Luncurkan Layanan Otomatisasi Microservice

Whats New
Cek Aturan Bagasi Garuda Indonesia Domestik dan Internasional

Cek Aturan Bagasi Garuda Indonesia Domestik dan Internasional

Spend Smart
Bos OJK soal Ancaman Resesi Ekonomi 2023

Bos OJK soal Ancaman Resesi Ekonomi 2023

Whats New
BBM Jadi Penyebab Utama Inflasi September, Airlangga: Masih Terkendali karena Harga Pangan Turun

BBM Jadi Penyebab Utama Inflasi September, Airlangga: Masih Terkendali karena Harga Pangan Turun

Whats New
Gara-gara Promosikan Kripto via Instagram-nya, Kim Kardashian Harus Bayar Rp 19 Miliar ke Otoritas Bursa AS

Gara-gara Promosikan Kripto via Instagram-nya, Kim Kardashian Harus Bayar Rp 19 Miliar ke Otoritas Bursa AS

Earn Smart
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.