Antisipasi Krisis Pangan, Ini yang Dilakukan Pemerintah

Dalam peringatan Hari Pangan se-Dunia pada 16 Oktober lalu, Badan Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) menyatakan bahwa pandemi Covid-19 telah menyingkap sistem pangan dan pertanian global masih sangat rapuh.

Hal tersebut menguatkan apa yang diperingatkan oleh mereka pada bulan April 2020 bahwa negara di dunia perlu mewaspadai terjadinya krisis pangan akibat dari pandemi Covid-19.

"Krisis pangan saja sudah sangat kompleks, apalagi dampak yang bisa ditimbulkan dari krisis pangan itu sendiri. Yaitu bisa menimbulkan dampak krisis dengan dimensi yang lain, dimensi yang lebih luas," kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam sambutan Pekan Sagu Nasional, yang ditayangkan secara virtual, Selasa (20/10/2020).

Terkait peringatan FAO, lanjut Agus Gumiwang, pemerintah telah memberikan arahan untuk meningkatkan produksi bahan pangan dalam negeri agar rantai pasokan tidak terganggu. Selain itu, pemerintah terus mendorong diversifikasi produk dan konsumsi agar dapat menjaga ketahanan pangan nasional.

"Peningkatan diversifikasi pangan lokal dilakukan melalui penyebaran informasi produk-produk pangan yang sehat dan bergizi sehingga dapat memberikan opsi kepada masyarakat untuk mengkonsumsi berbagai sumber pangan bernutrisi lainnya selain beras contohnya sagu. Ini kita mendorong juga kearifan lokal," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kementerian Pertanian (Kementan) terus mendorong diversifikasi pangan berbasis pangan lokal, salah satunya adalah sagu. Tujuannya untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.

Sekretaris Jenderal Kementan Momon Rusmono mengatakan, sagu merupakan sumber karbohidrat yang bisa disandingkan dengan beras dan jagung. Ia bilang, sagu memiliki potensi yang besar tapi masih kurang dikembangkan.

Dia mengungkapkan, luas lahan yang berpotensi ditanami sagu sekitar 5,5 juta hektare. Namun, dari jumlah tersebut hanya 314.000 hektare lahan yang dimanfaatkan atau baru sekitar 5 persen.

Momon menjelaskan, dari areal tanam seluas 314.000 hektare sebanyak 96 persen atau 302.000 hektare merupakan perkebunan rakyat. Sisanya, sebesar 4 persen merupakan pihak swasta. Di sisi lain, dari lahan eksisting tersebut baru 41,44 persen tanaman yang memberikan hasil, sedangkan sebagian besar atau 54,82 persen merupakan tanaman yang belum menghasilkan.