Sri Mulyani Berharap Tak Ada Korupsi di Proyek Infrastruktur yang Dibiayai Surat Utang Syariah

Menkeu pun meminta setiap pimpinan K/L bisa memastikan agar pelaksanaan proyek-proyek tersebut bersih dari korupsi.

"Perlu menjaga supaya proyek-proyek yang dibiayai SBSN dijaga tata kelola, akuntabilitas, dan berharap tidak ada korupsi dalam pelaksanaan proyek," ujar Sri Mulyani dalam forum kebijakan pembiayaan proyek infrastruktur melalui APBN tahun 2021 yang dilaksanakan secara virtual, Rabu (20/1/2021).

Secara keseluruhan, hingga saat ini ada 11 kementerian/lembaga (K/L) yang memanfaatkan instrumen surat utang sebagai modal pembangunan proyek. Mulai dari Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan beberapa lembaga seperti LAPAN.

Untuk tahun ini saja, ke 11 K/L tersebut bakal melaksanakan 847 proyek infrastruktur dengan sumber pendanaan dari SBSN senilai Rp 27,57 triliun.

"SBSN ini merupakan instrumen pembiayaan, di tengah pandemi, makin penting melakukan diversifikasi karena APBN berada dalam tekanan cukup berat, jadi kami berharap dengan kerjasama erat seluruh K/L, apabila kualitas proyeknya baik dan memberi dampak sosial, ekonomi, bahkan finansial yang baik, maka SBSN yang merupakan utang negara bisa menjadi bermanfaat maksimal," ucap dia.

Adapun sejak tahun 2013, total pembiayaan proyek infrastruktur dengan SBSN hingga saat ini mencapai Rp 145,84 triliun.

Aturan terkait pembiayaan proyek dengan SBSN lahir pada tahun 2008. Namun demikian, pelaksanaannya baru mulai dilakukan pada tahun 2013. Kala itu, baru satu kementerian yang juga memanfaatkan pembiayaan proyek melalui SBSN.

"Baru 1 K/L pecah telor, kemudian kita meningkat jadi delapan K/L untuk 2020 kemarin, Jadi sudah ada delapan partner kami yang menyiapkan proyek-proyek untuk dibiayai dengan SBSN, dan tahun 2021 ini jadi 11 K/L," kata Sri Mulyani.