Mobil Baru Akan Bebas Pajak, Bakal Berseberangan dengan Kampanye Penggunaan Transportasi Umum?

Kebijakan yang akan mulai diterapkan Maret mendatang ini, diyakini akan meningkatkan minat masyarakat untuk membeli mobil baru.

Merespon hal tersebut, Pengamat transportasi Djoko Setijowarno mengatakan, pemerintah daerah (pemda) perlu menerapkan kebijakan yang bersifat mengendalikan pergerakan kendaraan pribadi.

Sebab apabila tidak dilakukan, peningkatan jumlah kendaraan pribadi dapat bertabrakan dengan kampanye penggunaan transportasi umum.

"Pemda harus mau melakukan pembatasan gerak mobilitas kendaraan pribadi itu dan menyelenggarakan layanan angkutan umum yang ramah lingkungan dan berkelanjutan," katanya kepada Kompas.com, Senin (15/2/2021).

"Masalahnya tidak banyak kepala daerah yang paham ini," tambahnya.

Menurut Djoko, masyarakat memiliki hak untuk membeli kendaraan baru dengan diterapkannya kebijakan diskon PPnBM.

Pada saat bersamaan, pemerintah dinilai harus mengeluarkan kebijakan yang sifatnya adaptif, guna tetap mendukung kampanye penggunaan transportasi umum.

Namun Djoko menyebutkan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang memiliki otoritas terhadap operasional transportasi tidak berani untuk mengeluarkan kebijakan yang bersifat adaptif.

"Kemenhub kurang berani beradaptasi dengan sikap Kemenperin (Kementerian Perindustrian)," ujarnya.

Penambahan anggaran program Buy The Service (BTS) disebut Djoko sebagai salah satu langkah yang dapat dilakukan Kemenhub untuk merespon insentif diskon PPnBM mobil baru.

"Jangan kalah sama kereta api yang (anggarannya) hingga Rp 3,4 triliun), (anggaran) BTS baru sekitar Rp 500 miliar," ucapnya.

Sebagai informasi, diskon pajak kendaraan dilakukan secara bertahap sampai dengan Desember 2021 agar memberikan dampak yang optimal. Diskon pajak sebesar 100 persen dari tarif normal akan diberikan pada tiga bulan pertama, 50 persen dari tarif normal pada tiga bulan berikutnya, dan 25 persen dari tarif normal pada tahap ketiga untuk empat bulan.