Sri Mulyani: Realisasi PEN Sudah Rp 134,07 Triliun hingga Kuartal I 2021

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga kuartal I 2021 mencapai Rp 134,07 triliun.

Realisasi tersebut setara dengan 19,2 persen dari pagu anggaran yang disiapkan, yakni Rp 699,43 triliun.

"Untuk berbagai program PEN, realisasinya Rp 134,07 triliun atau 19,2 persen dari Rp 699,43 triliun. Kalau dibandingkan bulan Februari Rp 24,36 triliun, ini kenaikan yang sangat tinggi," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Kamis (22/4/2021).

Wanita yang akrab disapa Ani ini menuturkan, realisasi bervariasi tiap sektor, mulai dari sektor kesehatan, perlindungan sosial, program prioritas, dukungan UMKM dan korporasi, serta insentif usaha.

Untuk bidang kesehatan, dari pagu anggaran Rp 175,52 triliun sudah terealisasi Rp 18,59 triliun. Belanja diprioritaskan untuk diagnostic, tracing, testing, dan biaya perawatan untuk 99.000 pasien.

Saat ini, pemerintah tengah mengakselerasi insentif tenaga medis yang anggarannya sudah masuk dalam program PEN.

"Kemudian juga untuk anggaran kampanye (3M, 3T, dan vaksinasi), bantuan JKN untuk 17,96 juta masyarakat. Juga ada insentif perpajakan dan bea masuk terutama ini untuk pengadaan vaksin yang impor," jelas Ani.

Kemudian, dalam klaster perlidungan sosial, telah terealisasi Rp 47,92 triliun atau 32 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 150,88 triliun.

Dana perlindungan sosial ini digelontorkan untuk puluhan juta masyarakat rentan dan 40 persen terbawah.

Misalnya Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 9,7 juta KPM, kartu sembako untuk 15,93 juta KPM, Bantuan Sosial Tunai untuk 9,59 juta KPM, BLT Desa untuk 2,45 juta KPM, Kartu Prakerja untuk 2,4 juta, serta bantuan kuota internet yang dinikmati oleh 26,99 juta orang.

"Kemudian program prioritas mencapai Rp 14,90 triliun atau 12 persen dari Rp 125,17 triliun, terutama untui program padat karya yang telah menciptakan 272.000 tenaga kerja, kemudian utk membantu sektor pariwisata, ketahanan pangan, ICT, dan kawasan industri," ungkap Ani.

Pemerintah juga memberikan insentif usaha dalam bentuk insentif perpajakan, antara lain insentif PPh 21 untuk 88.235 pekerja, PPh Final UMKM 248. 275 UMKM, PPh 22 impor untuk 14.877 wajib pajak, PPh 25 untuk 63.530 WP, serta pengembalian pendahuluan PPN untuk 367 WP.

Lalu, anggaran yang digelontorkan untuk mendukung UMKM sudah terealisasi Rp 37,71 triliun atau 20 persen dari pagu Rp 191,13 triliun.

Dana digunakan untuk membantu 6,6 juta usaha mikro dalam bentuk bantuan pemerintah (BLT UMKM/BPUM), maupun dalam bentuk iuran jaminan kredit Modal Kerja (KMK) UMKM dan KMK korporasi masing-masing Rp 6,82 triliun dan Rp 19 miliar.

"Dalam UMKM ini masih ada penempatan dana dari sisi di perbankan yang sudah menyalurkan Rp 359 triliun kredit, bagi 5 juta lebih para UMKM yang dapat manfaat," pungkas dia.