Apindo Nilai PKPU Berpotensi Timbulkan Kepailitan Massal dan PHK

Anggota Satgas Kepailitan dan PKPU Apindo Ekawahyu Kasih mengatakan, PKPU berpotensi menimbulkan terjadinya kepailitan massal, pemutusan hubungan kerja (PHK), meningkatnya pengangguran, hingga menghambat upaya pemerintah dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

"Ketika bicara perjanjian apa pun kalau terjadi sengketa itu bisa didefinisikan dengan utang diperluas, sehingga masuk ke PKPU. Akhirnya PKPU jadi ajang kreditur untuk memaksa debitur membayar utangnya meski kondisi lagi sulit," ujarnya dalam konferensi pers secara virtual, dikutip Rabu (8/9/2021).

PT Pan Brothers Tbk menjadi salah satu contoh perusahaan yang tengah diajukan PKPU. Permohonan PKPU dan gugatan pailit itu dilakukan oleh PT Maybank Indonesia Tbk di Pengadilan Negeri Jakarta.

Menurut Eka, syarat-syarat mengajukan PKPU terlalu mudah, sebab tidak ada batasan nilai utang sebagai dasar permohonan kepailitan suatu perusahaan. Dengan demikian, perusahaan yang dalam kondisi sehat jika dipermohonkan untuk pailit, maka bisa terjadi.

"Jadi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam dunia usaha, terkait sengketa bisnis, wanprestasi, dan hal ini sangat membahayakan," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani meminta pemerintah untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dalam menghentikan sementara UU Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Hariyadi memandang, pengajuan kepailitan dan PKPU tidak lagi bermaksud untuk menyehatkan perusahaan, tapi mengarah ke kepailitan.

"Pengajuan PKPU ujungnya kepailitan. Padahal maksud dan tujuan PKPU adalah memberikan hak kepada debitur yang mengalami kesulitas untuk meminta penundaan kewajiban pembayaran utang kepada kreditur," ucap dia.

Berdasarkan data Apindo, telah terjadi peningkatan kasus permohonan kepailitan dan PKPU di seluruh Pengadilan Niaga Indonesia, yakni sampai 1.298 kasus hingga Agustus 2021.