Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

Masyarakat Senang, Pemerintah Sediakan Alternatif selain Aplikasi PeduliLindungi

Salah satu yang menanggapi baik wacana ini adalah Desi (30), warga Bogor, Jawa Barat, yang sehari-hari menggunakan KRL Commuter Line ke tempat kerjanya di Jakarta.

Ketika ditemui di Stasiun Bogor, Selasa, ia mengatakan senang karena rencana perubahan aturan perjalanan tersebut akan memberikan kemudahan kepada calon penumpang untuk mengakses transportasi publik, seperti kereta api atau pesawat.

Menurut Desi, masyarakat yang ingin bepergian tidak perlu mengakses beberapa aplikasi untuk memesan tiket hingga verifikasi dokumen kesehatan.

"Itu lebih bagus karena memudahkan masyarakat untuk menggunakan satu aplikasi saja yang sering digunakan untuk memesan tiket. Jadi cukup satu (aplikasi) saja tetapi ada fitur seperti PeduliLindungi," kata Desi sebagaimana dikutip dari Antara, Selasa (28/9//2021).

Hal senada juga diungkapkan oleh Tia (27), seorang karyawati yang bekerja di Jakarta Selatan. Dia mengatakan, rencana tersebut merupakan sebuah inovasi di zaman yang serba digital.

"Dulu sebelum itu (PeduliLindungi), ada e-Hac yang harus diisi sebelum naik pesawat. Kalau semua aplikasi terintegrasi dengan PeduliLindungi jadinya tidak perlu ganti-ganti aplikasi dan bisa menghemat media penyimpanan," kata Tia.

Tia mengatakan, pemerintah juga perlu mengintegrasikan fitur di dalam PeduliLindungi untuk berbagai keperluan.

"Lebih bagus lagi kalau tidak hanya untuk syarat perjalanan, namun juga untuk masuk mal, menginap di hotel, atau sistem pembayaran secara digital. Jadi banyak aplikasi yang memuat fitur-fitur di dalam PeduliLindungi," ujarnya.

Demikian halnya dengan Rangga (35) yang mengatakan, banyak kendala yang dialami masyarakat atas aplikasi PeduliLindungi karena kesulitan mengunduh atau sulit mengaksesnya.

Menurutnya, platform digital yang memuat fitur-fitur dari aplikasi PeduliLindungi menjadikan proses verifikasi dokumen kesehatan menjadi lebih efisien.

Lanjut Rangga, pada saat mengisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) ketika membeli tiket maka status tes antigen, tes swab PCR, maupun sertifikat vaksin tetap bisa teridentifikasi.

"Intinya bagaimana masyarakat secara umum tidak bergantung hanya di satu aplikasi saja," kata pria yang berprofesi sebagai konsultan di dunia perbankan tersebut.

Ia mengatakan tidak khawatir terkait data pribadi yang dimuat di aplikasi tersebut selama pemerintah tetap memproteksi agar tidak bocor atau disalahgunakan.

"Database terkait sertifikat vaksinasi dan dokumen kesehatan ini kan ada di PeduliLindungi, pemerintah harus bisa memastikan keamanan data masyarakat," ujar Rangga.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terhitung mulai Oktober 2021, akan memberikan opsi atau pilihan bagi masyarakat yang ingin bepergian tanpa menggunakan aplikasi PeduliLindungi.

Opsi yang dimaksud adalah dengan berkolaborasi dengan sejumlah aplikasi lain yang sudah banyak digunakan oleh masyarakat, misalnya seperti Gojek, Grab, Traveloka, Tokopedia, Tiket.com, Jaki, LinkAja, dan lainnya.

https://money.kompas.com/read/2021/09/28/174607426/masyarakat-senang-pemerintah-sediakan-alternatif-selain-aplikasi

Terkini Lainnya

Perusahaan Penambang Bitcoin Perluas Bisnis ke Sektor AI

Perusahaan Penambang Bitcoin Perluas Bisnis ke Sektor AI

Whats New
Bank Muamalat Bidik Pertumbuhan Tabungan Haji 15 Persen Sepanjang 2024

Bank Muamalat Bidik Pertumbuhan Tabungan Haji 15 Persen Sepanjang 2024

Whats New
Kepala Otorita IKN Mundur, Kadin Yakin Investor Tidak Akan Hengkang

Kepala Otorita IKN Mundur, Kadin Yakin Investor Tidak Akan Hengkang

Whats New
Kepala Otorita IKN Mundur, Luhut Singgung soal Tak Bisa Eksekusi Lahan

Kepala Otorita IKN Mundur, Luhut Singgung soal Tak Bisa Eksekusi Lahan

Whats New
Bos BI Ramal Nilai Tukar Rupiah Menguat ke Rp 15.300 - Rp 15.700 pada 2025

Bos BI Ramal Nilai Tukar Rupiah Menguat ke Rp 15.300 - Rp 15.700 pada 2025

Whats New
Ada Pemadaman Listrik, Operasional LRT Palembang Berhenti Sementara

Ada Pemadaman Listrik, Operasional LRT Palembang Berhenti Sementara

Whats New
Kepala Otorita IKN Baru Bakal Dipilih Jokowi atau Prabowo? Ini Jawaban Pemerintah

Kepala Otorita IKN Baru Bakal Dipilih Jokowi atau Prabowo? Ini Jawaban Pemerintah

Whats New
Jumlah Penumpang LRT Jabodebek Naik 12 Persen Jadi 1,7 Juta Orang pada Mei 2024

Jumlah Penumpang LRT Jabodebek Naik 12 Persen Jadi 1,7 Juta Orang pada Mei 2024

Whats New
Menteri ESDM Ungkap Alasan Freeport Bisa Perpanjang Kontrak hingga Cadangan Habis

Menteri ESDM Ungkap Alasan Freeport Bisa Perpanjang Kontrak hingga Cadangan Habis

Whats New
Menakar Peluang Investasi di Pasar Indonesia

Menakar Peluang Investasi di Pasar Indonesia

Whats New
Memanfaatkan Jasa Wilhen Cargo, Impor Barang dari China Jadi Mudah

Memanfaatkan Jasa Wilhen Cargo, Impor Barang dari China Jadi Mudah

Smartpreneur
IHSG Berakhir di Zona Hijau, Rupiah Naik 10 Poin

IHSG Berakhir di Zona Hijau, Rupiah Naik 10 Poin

Whats New
Laporan JobStreet: Indonesia Semakin Menarik sebagai Tujuan untuk Bekerja

Laporan JobStreet: Indonesia Semakin Menarik sebagai Tujuan untuk Bekerja

Work Smart
Waspada Modus Kejahatan Jelang Idul Adha, BSI Imbau Masyarakat Cek Saldo dan Ganti Password

Waspada Modus Kejahatan Jelang Idul Adha, BSI Imbau Masyarakat Cek Saldo dan Ganti Password

Whats New
Bapanas Ungkap Ada Transaksi Jual-Beli Kuota Impor Bawang Putih

Bapanas Ungkap Ada Transaksi Jual-Beli Kuota Impor Bawang Putih

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke