Bank-bank Himbara Diminta Blokir Rekening Penerima Subsidi Gaji yang Tak Diaktivasi

Rekening baru ini adalah rekening penerima BSU melalui skema pembukaan secara kolektif (Burekol).

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemenaker Indah Anggoro Putri mengatakan, kesempatan aktivasi pembukaan rekening baru BSU secara kolektif ini telah berakhir sejak 24 Desember 2021.

"Kami telah menginstruksikan kepada bank-bank Himbara selaku bank penyalur untuk memblokir rekening baru penerima BSU yang belum melakukan aktivasi," kata dia melalui siaran pers, Jumat (31/12/2021).

Selain memblokir rekening yang belum diaktivasi, pihaknya juga menginstruksikan Bank Himbara untuk menarik kembali dana BSU dari rekening yang belum diaktivasi.

"Kami juga telah meminta Bank Himbara untuk mengembalikan dana BSU pada rekening penerima BSU yang belum aktif ke RPL Penampungan, paling lambat 30 Desember 2021," jelasnya.

Lebih lanjut, bagi pekerja/buruh yang memenuhi syarat dan belum menerima BSU Tahun 2021 serta memiliki rekening aktif pada Bank Himbara agar segera menyampaikan kepada perusahaan untuk lebih lanjut di kirimkan kepada Kemenaker guna proses pencairan sebelum tanggal 30 Desember 2021.

BSU pekerja Rp 1 juta

Sekadar informasi, di masa PPKM yang diperpanjang ini, pemerintah melalui Kemenaker kembali meluncurkan BSU untuk pekerja sebesar Rp 1 juta yang diberikan sekaligus melalui transfer bank. Berbeda dengan tahun lalu, BSU kali ini menyasar pada pekerja dengan upah di bawah Rp 3,5 juta.

Sementara tahun lalu, menyasar pada pekerja dengan upah di bawah Rp 5 juta dengan nominal BSU sebesar Rp 2,4 juta dan dibayar bertahap. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkapkan, BSU tahun ini diharapakan bisa mengurangi jumlah PHK pekerja. Selain itu, subsidi gaji ini juga bisa meningkatkan daya beli agar ekonomi bisa bertumbuh.

Adapun, kriteria buruh yang mendapat BSU yakni Warga Negara Indonesia (WNI), pekerja/buruh penerima upah, dan terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan. Kriteria lainnya adalah pekerja/buruh membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan upah di bawah Rp 3,5 juta sesuai upah terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan.