Jelaskan Soal JHT, Menaker Langsung Temui Buruh yang Berunjuk Rasa Hari Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah buruh mulai hari ini (16/2/2022) melakukan aksi unjuk rasa di dua tempat, yakni Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dan Gedung BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek). Aksi unjuk rasa yang dimulai sejak pukul 10.00 WIB.

Adapun tuntutan dari para buruh dalam aksi unjuk rasa tersebut yakni penolakan keras terhadap terbitnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) dan mendesak Menaker Ida Fauziyah mundur dari jabatannya.

Berdasarkan informasi dari salah satu pegawai Kemenaker bagian protokol, Menaker Ida menerima langsung 20 orang perwakilan para buruh untuk menyampaikan tuntutan.

"Pertemuannya kan minta penjelasan terhadap JHT. Ini kita kan sesuai dengan statement Kementerian Ketenagakerjaan, kita mengedepankan dialog dan komunikasi. Nah ini sedang kita langsungkan," kata Kepala Biro Humas Kemenaker Chairul Fadly Harahap, di Jakarta, Rabu.

"Semua stakeholder yang berkaitan termasuk dari serikat pekerja yang hari ini datang dan ini juga berlangsung di tempat yang sama, Bu Menteri juga menemui," lanjutnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Buruh yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkapkan, alasan buruh di balik tuntutan mendesak agar Ida Fauziyah mundur sebagai Menaker, lantaran kebijakan yang kerap dibuat selalu tidak mendukung kesejahteraan para pekerja. Justru lebih pro terhadap para pengusaha.

"Karena Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) yang sekarang ini terlalu sering melukai hati para buruh dengan kebijakan-kebijakannya. Terlalu pro pengusaha. Dimulai dari Omnibus Law, kebijakan PP Nomor 36 Tahun 2021 yang tidak ada kenaikan upah minimum. Kalaupun ada naik upah minimum, hanya setengah harga toilet upahnya sekitar Rp 1.250 per hari. Menyakitkan sekali karakter Menteri Ketenagakerjaan ini dalam kebijakannya bukan kepribadiannya," tegasnya.

Ia kembali mengungkapkan, selama ini, KSPI dalam pembahasan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT), tidak pernah dilibatkan. Padahal kata dia, di dalam pembahasan tersebut harus melibatkan tiga lembaga Tripartit.