India Larang Ekspor Gandum, Ekonom: Bisa Bikin Harga Daging dan Telur Naik

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah India resmi melarang ekspor gandum sejak Sabtu (14/5/2022) kemarin lantaran terimbas gelombang panas yang membuat produksi gandum di India tersendat.

Direktur Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira mengatakan, dengan India larang ekspor gandum ini akan berisiko pada stabilitas pangan dalam negeri.

Dia membeberkan Indonesia setiap tahunnya mengimpor 11,7 gandum atau setara 3,45 miliar dollar AS. Tahun ini pun angka impor tersebut naik 31,6 persen dari tahun lalu.

“Jadi kalau India melakukan proteksionisme dengan larangan eskpor gandum sangat berisiko bagi stabilitas pangan dalam negeri,” ujarnya kepada Kompas.com, Senin (16/5/2022).

Lebih lanjut Bhima mengatakan, dengan India larang eskpor gandum juga akan berdampak pada harga di internasional yang sebelumnya telah naik 58,8 persen dalam setahun terakhir.

Apalgi inflasi yang mulai naik juga dikhawatirkan akan menambah garis kemiskinan. Karena itu, imbas inflasi pangan akan menekan daya beli masyarakat.

“Contohnya tepung terigu, mie instan sangat butuh gandum dan Indonesia tidak bisa produksi gandum. Banyak industri makanan dan minuman skala kecil yang harus putar otak untuk bertahan di tengah naiknya biaya produksi,” kata Bhima.

Selain itu, pelarangan ekspor gandum juga dinilai bisa mengancam pasokan global yang sebelumnya telah turun akibat invasi Rusia.

Hal tersebut tentu akan berimbas pada keberlanjutan usaha yang membutuhkan gandum. Karenanya, pengusaha harus segera mencari sumber alternatif gandum.

"Ini harusnya menjadi kesempatan bagi alternatif bahan baku selain gandum seperti tepung jagung, singkong, hingga sorgum yang banyak ditemukan di Indonesia," ujarnya.

Ia menjelaskan, pakan ternak yang sebagian menggunakan campuran gandum juga berpotensi akan menyebabkan harga daging dan telur naik.

Oleh karena itu Bhima berharap agar pemerintah mempersiapkan strategi untuk mitigasi berlanjutnya ekspor gandum India.

Para pengusaha di sektor makanan dan minuman, serta pelaku usaha ternak juga dinilai perlu berkoordinasi untuk mencari jalan keluar bersama dengan pemerintah.

"Sekarang harus dihitung berapa stok gandum di tanah air dan berapa alternatif negara penghasil gandum yang siap memasok dalam waktu dekat," kata dia.

"Bukan tidak mungkin, Pemerintah Indonesia bersama negara lain melakukan gugatan kepada India ke WTO karena kebijakan unilateral India merugikan konsumen dan industri di Indonesia," pungkasnya.