Subsidi BBM Dinikmati Kaum Mampu, Ini Saran Ekonom untuk Pemerintah

Sri Mulyani bilang, subsidi solar yang beredar di pasar 89 persen-nya dinikmati oleh dunia usaha. Adapun untuk jenis BBM penugasan jenis Pertalite subsidinya dinikmati oleh 86 persen kalangan mampu.

Josua Pardede, Chief Economist Bank Permata, menyebutkan skema subsidi energi yang tepat sasaran untuk golongan tidak masyarakat mampu mendesak untuk diterapkan.

Menurut dia, besarnya konsumsi BBM bersubsidi oleh kalangan mampu disebabkan mekanisme subsidi saat ini bersifat terbuka dan diberikan ke produk energi.

“Artinya, siapa pun bisa mengakses BBM bersubsidi tersebut jika tanpa pembatasan,” ujar Josua melalui keterangannya, Senin (29/8/2022).

Digitalisasi melalui MyPertamina

Dia menilai, pemberlakuan digitalisasi seperti melalui aplikasi MyPertamina dapat membatasi jumlah dan jenis kendaraan yang mengakses BBM subsidi.

Dalam hal ini, Pertamina dinilai perlu meningkatkan koordinasi dengan Korlantas Polri terkait dengan data kendaraan per plat nomor.

Kemudian, Pertamina juga bisa mencocokkan data kependudukan dan penduduk miskin, bekerja sama dengan TNP2K ataupun Kemensos dan Kemendagri.

"Dengan demikian, BBM bersusidi dapat disalurkan tepat sasaran,” kata Josua.

Pentingnya pengendalian konsumsi BBM subsidi

Lebih lanjut menurut Josua, saat ini angka psikologis harga BBM jenis Pertalite berada di level Rp 10.000 untuk dapat mengurangi beban subsidi BBM agar nilai subsidi dalam APBN tidak bengkak menjadi Rp 700 triliun, atau tetap RP 502,6 triliun.

“Dari sisi daya beli, kami menghitung direct Impact kenaikan Pertalite 30,72 persen ke inflasi (proporsi pertalite 80 persen total bensin) sebesar 0,93 persen. Untuk indirect impact, kami perkirakan akan sebesar setengah dari direct impact atau sekitar 0,47 persen,” papar Josua.

Pengendalian konsumsi BBM bersubsidi penting dilalukan, asalkan ada payung hukumnya. Josua pun menyarankan pemerintah untuk segera menerbitkan revisi Perpres terkait pengendalian BBM bersubsidi mengingat kuota BBM bersubsidi diperkirakan habis pada Oktober atau November 2022.

Pemerintah tebar bantalan sosial, sinyal naiknya harga BBM?

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memberikan bantalan sosial dengan total Rp 24,17 triliun, untuk mengatasi naiknya harga-harga barang dan jasa. Informasi itu disampaikan Sri Mulyani dalam keterangan pers bersama Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dan Menteri Sosial Tri Rismaharini, yang disiarkan dari Youtube Sekretariat Presiden, Senin (29/8/2022).

Terdapat tiga jenis bansos yang akan digelontorkan pemerintah mulai pekan ini, secara rinci untuk BLT akan diberikan kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan anggaran sebesar Rp 12,4 triliun. Setiap KPM akan menerima dana sebesar 150.000 sebanyak empat kali.

Lalu untuk BSU dianggarkan sebanyak Rp 9,6 triliun yang akan diberikan ke 16 juta pekerja dengan maksimal Rp 3,5 juta per bulan. Nantinya, bantuan akan dibayarkan kepada setiap pekerja sebesar Rp 600.000.

Kemudian bantuan pada sektor angkutan umum dialokasikan sebesar Rp 2,17 triliun untuk pengemudi angkutan umum, ojek, dan nelayan. Anggaran untuk bantuan ini dialokasikan 2 persen dari dana transfer ke pemerintah daerah (pemda).

Penambahan bansos itu terjadi di tengah hangatnya isu rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar dan Pertalite. Apakah penambahan bansos ini jadi sinyal akan segera adanya kenaikan harga BBM bersubsidi?

Menurut Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata, pemberian bansos tersebut untuk merespons kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok yang belakangan ini terjadi. Harapannya lewat bansos ini daya beli masyarakat bisa meningkatkan.

"Jadi apakah BBM mau dinaikkan atau tidak, tapi pemerintah memang sudah melihat bahwa ada kebutuhan untuk membantu rakyat terutama golongan bawah ini dengan tambahan bansos," ujar Isa dalam diskusi dengan media di Kantor Kemenkeu, Senin (29/8/2022).