Kendalikan Inflasi, Pemerintah Dorong Pemanfaatan Anggaran Ketahanan Pangan

Inflasi yang terkendali dibandingkan bulan sebelumnya itu didorong oleh inflasi pangan bergejolak (volatile food) yang mengalami penurunan ke level 8,93 persen (yoy) pada Agustus 2022 dari posisi di Juli 2022 yang sebesar 11,47 persen.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu mengatakan, penurunan inflasi pangan itu didorong oleh membaiknya pasokan produk holtikultura seiring membaiknya panen di daerah-daerah sentra produsen pangan. Harga minyak goreng juga mencatatkan penurunan seiring harga CPO yang melambat.

“Untuk memitigasi risiko inflasi yang berasal dari bahan pangan, pemerintah akan mendorong percepatan dan efektivitas pemanfaataan anggaran ketahanan pangan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (2/9/2022).

Meski demikian, komponen inflasi harga diatur pemerintah (administered price) pada Agustus 2022 sedikit meningkat ke 6,84 persen (yoy) dari sebelumnya 6,51 persen (yoy) di Juli 2022.

Kendati begitu, tarif angkutan udara mengalami penurunan seiring dengan penurunan harga avtur dan pembebasan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk pendaratan dan penyimpanan pesawat di bandara.

“Anggaran subsidi dan kompensasi energi yang terus meningkat sejak 2020 telah melindungi daya beli masyarakat dan menjaga momentum pemulihan ekonomi,” kata Febrio.

Sementara itu, inflasi inti (core inflation) pada Agustus 2022 tercatat sebesar 3,04 persen (yoy), meningkat dari Juli yang sebesar 2,86 persen (yoy).

Menurut Febrio, kenaikan inflasi inti terjadi pada hampir seluruh kelompok barang dan jasa, seperti sandang, layanan perumahan, pendidikan, rekreasi, dan penyediaan makanan dan minuman/restoran. Adapun kenaikan inflasi pendidikan terjadi seiring dengan masuknya tahun ajaran baru.

“Meningkatnya inflasi inti ini menunjukan pemulihan daya beli masyarakat yang semakin kuat,” imbuhnya.

Febrio memastikan, ke depannya, koordinasi dan sinergi dengan pemerintah daerah diperlukan untuk mengatasi risiko inflasi ke depan. Beberapa kebijakan yang akan dilakukan adalah kerja sama perdagangan untuk menjaga keseimbangan suplai dan permintaan antar daerah serta percepatan penyaluran APBD.

Pada sisi suplai, pemerintah akan terus memastikan faktor kelancaran pasokan dan distribusi terutama untuk energi dan pangan. Salah satunya memanfaatkan anggaran yang dapat berkontribusi untuk pengendalian inflasi di daerah.

Anggaran yang dapat digunakan adalah dana transfer ke dareah dan dana desa (TKDD) untuk ketahanan pangan serta pembangunan jalan, jembatan, dan lainnya yang diharapkan memperlancar pasokan dan distribusi barang.

"Sementara dari sisi permintaan, pemerintah juga akan kolaborasi dengan otoritas terkait,” tutup Febrio.